Fahri Hamzah Respons Pernyataan soal Aparat Penegak Hukum dan Pejabat yang Berikan Back-up Tambang Ilegal

KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Hamzah merespons pernyataan Mahfud MD soal aparat penegak hukum hingga pejabat yang memberikan backup kepada tambang ilegal saat debat cawapres keempat, Minggu (22/1/2024).

“Tak pantas lah mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet,” ujarnya melansir partaigelora.id, Selasa (23/1/2024).

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu mengatakan, jika ada aparat penegak hukum hingga pejabat yang menjadi backing tambang ilegal, kesalahan itu ada di bawah Mahfud yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Pak Mahfud enggak bisa mengeritik pemerintah, di bidang Polhukam itu urusannya dia,” tambah Fahri.

Baca juga: Tuduh Guru Besar Partisan, Fahri Hamzah: Saya Tahu Warnanya Apa

Untuk diketahui, Mahfud MD telah menyatakan mundur dari jabatan Menko Polhukam pada Kamis (1/2/2024).

Calon legislatif (caleg) DPR RI Partai Gelora untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut menyebutkan, Mahfud MD pernah menikmati fasilitas negara sebagai Menko Polhukam.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahfud MD menyatakan tidak mudah bagi pemerintah buat menyelesaikan sengketa tanah adat dan kegiatan pertambangan ilegal dalam Debat Pilpres 2024 putaran keempat.

Berdasarkan rekapitulasi yang dibuat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dari 10.000 pengaduan itu 2587 adalah kasus tanah adat.

Dalam debat itu, Mahfud mengatakan, saat ini terjadi masalah besar di Indonesia karena ada orang yang mengatakan aturannya sudah ada dan tinggal dilaksanakan, tetapi tidak semudah itu.

Baca juga: Ajak Masyarakat Antar Neno Warisman ke Senayan, Fahri Hamzah: Tidak Mudah Miliki Seniman Idealis

“Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali,” kata Mahfud.

Dia juga bercerita ada banyak pemalsuan tanah izin tambang yang izinnya dicabut oleh Mahkamah Agung (MA), tetapi tidak dilaksanakan.