Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Netralitas Jadi Sorotan Lagi, Polri: Tugas Kita Mengamankan Kontestasi

Kompas.com - 07/02/2024, 18:03 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) Mabes Polri Komjen Mohammad Fadil Imran menyatakan mereka tidak memihak dalam mengawal proses pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres).

"Tugas kita adalah mengamankan kontestasi. Itu penekanannya. Jadi tugas kita adalah menekankan kepada tugas pengamanan tahapan Pemilu," kata Fadil usai Apel Pasukan Pengamanan Pemilu dan Harkamtibmas 2024 di Pusat Latihan Korps Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024), seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Menurut Fadil, Polri mengacu kepada Undang-Undang Kepolisian yang melarang personel dan lembaga terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Baca juga: Rektor Diminta Polisi Bikin Video Testimoni soal Jokowi, Hasto PDI-P: Apa Urusan Polri?

"Dalam Undang-Undang Kepolisian disebutkan polisi harus netral saya kira. Kemudian dalam beberapa peraturan-peraturan Kapolri, polisi juga harus netral," ujar Fadil.

Fadil menyampaikan supaya para pimpinan di Polri selalu memberikan penekanan supaya polisi netral dalam masa Pemilu dan Pilpres.


Dia menambahkan, masyarakat diimbau tidak khawatir karena Polri akan menindak anggota bersikap tidak netral dalam Pemilu dan Pilpres dengan mengacu kepada aturan hukum berlaku.

"Jadi kalau ada isu bahwa polisi tidak netral dan sebagainya, saya kira sudah ada ruang-ruang yang disiapkan untuk itu. Di internal kami ada Propam (Profesi dan Pengamanan), ada Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum)," ucap Fadil.

Baca juga: Sivitas Akademika Unnes Minta TNI dan Polri Tak Mau Diperalat Kekuasaan

"Pak Kapolri menyampaikan dalam berbagai kesempatan, jika ada pelanggaran, apapun itu, pasti akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," sambung Fadil.

Netralitas Polri kembali disorot setelah muncul pengakuan dari sejumlah pimpinan universitas yang diminta membuat video berisi materi testimoni soal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu terjadi di tengah gelombang kritik yang disampaikan oleh kalangan akademisi dari berbagai kampus di Indonesia.

Baca juga: Kompolnas Klarifikasi Polri soal Minta Rektor Buat Video Testimoni, Harap Polisi di Lapangan Diawasi

Akan tetapi, Polri menyatakan hal itu sebagai upaya buat meredam potensi konflik sosial di tengah persaingan sengit para aktor politik dalam Pemilu dan Pilpres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com