Ramai Guru Besar Suarakan Keresahan, Fahri Hamzah: Kampus Telat Ambil Sikap

Untuk diketahui, beberapa hari belakang puluhan universitas diwakili guru besar dan dosen menggelar kritik terbuka kepada pemerintah dan elite politik serta desakan untuk menegakkan demokrasi.

Politik di kampus

Lebih lanjut, Fahri mengatakan, kampus dikangkangi kegiatan dan kebebasan yang dipengaruhi ideologi kiri liberal atau disimbolkan dengan warna merah. 

“Inilah yang kita rasakan lebih kurang delapan tahun belakangan sampai mereka meninggalkan Jokowi yang tidak mereka duga, justru bergerak ke tengah,” katanya.

Dia menilai, kampus begitu ditekan dan terkekang saat di bawah pengaruh ide kiri merah. 

“Saya pernah menjadi korban karena tidak boleh berceramah di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) hanya karena pada waktu itu saya bukan pendukung pemerintah,” katanya. 

Baca juga: Guru Besar dan Dosen Filsafat Se-Indonesia Minta Jokowi Setop Salah Gunakan Sumber Daya Negara untuk Langgengkan Kekuasaan

Padahal, saat itu dia adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang justru menangani sektor pendidikan. 

“Bukannya disambut secara baik UGM, saya malah ditolak begitu saja tanpa seorang pun pembela,” ujarnya.

Fahri mengatakan, tidak ada lagi para mahasiswa kritis yang keluar dari kampus-kampus besar. Kebebasan kampus dimatikan dan tidak ada lagi cerita kritis kepada pemerintah. 

Dia menyebutkan, ada banyak orang-orang yang pintar dan potensial disingkirkan dari tugas-tugas penting karena alasan doktrin bahwa kampus telah disusupi kaum radikal kanan.

“Para dosen begitu tertekan dan memilih diam seribu bahasa. Inilah pesta pora besar kaum kiri dan merah ekstrem, yang menjadikan kampus-kampus, serta semua lembaga pendidikan mengontrol negara atas kebebasan,” katanya.

Baca juga: Survei SPIN: Elektablitas Partai Gelora Sentuh 3,6 Persen, Diprediksi Lewati Ambang Batas Parlemen

Bahkan, mereka juga berhasil mengubah lembaga penelitian yang begitu banyak sehingga terpusat dalam satu induk organisasi kemudian mengontrol ideologi negara serta merencanakan lahirnya undag-undang (UU) yang disebut sebagai Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Fahri menilai, semua hal itu tidak lain adalah kerja untuk mengekang kebebasan dan keberagaman yang sudah berkembang dalam tradisi berdemokrasi, terutama pascakeruntuhan Orde Baru pada 1998.

“Sekali lagi, pesta kaum kiri merah ini hampir tuntas sampai kemudian kita kembali ke tengah. Kaum kiri merah menjadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam politik Indonesia yang banyak diwarnai kaum kanan untuk distorsi atau bahkan dihapus,” katanya. 

Dia mengatakan, para kaum kiri menganggap hal tersebut sebagai membahayakan ideologi negara. Oleh sebab itu, mereka bergerak cepat dengan alasan “menyelamatkan ideologi negara”. 

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Program Makan Gratis Prabowo-Gibran Jadi Solusi Strategis Atasi Penyebab Stunting

“Mereka melakukan pengecekkan terhadap kebebasan, terutama di kampus dan lembaga pendidikan serta penelitian,” ujarnya.