Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Retno Marsudi Bantah Isu Mundur, Sebut Kabinet Baik-baik Saja

Kompas.com - 06/02/2024, 15:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, kondisi Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo saat ini baik-baik saja.

Hal itu disampaikan Retno saat ditanya wartawan setelah mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Malaysia di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (6/2/2024).

"Baik-baik saja. Baik-baik saja," ujar Retno kepada wartawan.

Baca juga: Menlu Retno Marsudi: Indonesia Tak Akan Menyerah Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Wartawan juga bertanya soal kabar yang menyebutkan bahwa Retno menjadi salah satu menteri Jokowi yang akan mundur dari kabinet.

Mendengar pertanyaan itu, ia kembali bertanya apakah wartawan percaya dengan kabar itu mengingat dirinya sangat giat bekerja akhir-akhir ini.

"Percaya enggak? (Soal kabar mau mundur). Sekarang aku tanya percaya enggak? Dengan intensitas saya bekerja seperti ini? Percaya enggak?" ucap Retno.


Saat ditanya lebih lanjut apakah pernyataan tersebut berarti penegasan bahwa dirinya tidak akan mundur dari Kabinet Jokowi, Retno kembali bertanya kepada wartawan.

"Makanya aku nanya, dengan intensitas bekerja saya seperti ini, komitmen untuk bekerja, kira-kira percaya enggak?" kata dia lagi.

"(Jadi kabinet) Baik-baik saja," ujar Retno.

Baca juga: Menlu Retno “Walk Out” Saat Israel Sampaikan Pernyataan di DK PBB, Ini Alasannya...

Nama Retno Marsudi sempat menjadi perbincangan lantaran disebut-sebut sebagai salah satu menteri di Kabinet Jokowi yang akan mundur.

Hal itu terungkap setelah ekonom senior Faisal Basri menyinggung soal dorongan agar menteri-menteri Jokowi sebaiknya mundur setelah Kepala Negara diduga bersikap tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menteri-menteri di kabinet dikabarkan tidak nyaman dengan hal tersebut.

Selain Retno, ada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com