Blak-blakan Risma soal Kabinet Jokowi Tak Nyaman, Istana Bantah, TKN Tuding Dongeng Semata

JAKARTA, KOMPAS.com - Muncul desas-desus baru mengenai suasana Kabinet Indonesia Maju. Kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo itu disebut-sebut tak lagi nyaman.

Kabar tersebut datang dari Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Namun, oleh pihak Istana, isu tersebut dimentahkan. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bahkan menuding Hasto tengah mengarang cerita.

Tak nyaman

Cerita Mensos Risma soal situasi Kabinet Indonesia Maju diungkap oleh Sekjen PDI-P baru-baru ini. Menurut Hasto, Risma bercerita kepadanya mengenai suasana kabinet yang tidak nyaman, utamanya dalam rapat.

“Bahkan Ibu Risma menceritakan sekarang bagaimana suasana rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat, itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto pun menyinggung soal Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini gencar membagikan bantuan sosial (bansos) tanpa melibatkan Risma. Hasto menuding, Jokowi sengaja tidak mengajak Risma karena mantan Wali Kota Surabaya itu merupakan menteri dari PDI-P.

Adapun PDI-P merupakan partai politik pengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Sementara, Jokowi diyakini mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi cawapres berpasangan dengan capres Prabowo Subianto.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," ujar Hasto.

Atas curhatan Risma, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini pun mengaku khawatir dengan soliditas menteri-menteri kabinet Jokowi.

"Jadi, ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat saja diperiksanya, waduh sudah berlebihan," katanya.

Baca juga: Soal Isu Politisasi Bansos, Mensos Risma: Saya Sudah Laksanakan Sesuai Aturan

Dibantah Istana

Pernyataan Hasto itu buru-buru dibantah oleh pihak Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengeklaim, semua anggota Kabinet Indonesia Maju tetap solid hingga saat ini.

"Kami di kabinet tetap kerja keras, solid, sinergis. Sidang kabinet berjalan seperti biasanya, semua menteri punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan program dan gagasannya. Sebaiknya tanya ke Bu Mensos ya," ujar Pratikno dalam keterangannya, Selasa (30/1/2024).

Pratikno juga menyebut, para menteri tetap berbincang, bahkan saling bersenda gurau di sela-sela rapat kabinet.

"Sebelum, di sela-sela dan sesudah sidang kabinet, kami semua ngobrol serta berkelakar dan tertawa seperti biasa," kata dia.

Terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah kabar bahwa menteri-menteri Jokowi diperiksa sebelum mengikuti rapat kabinet di Istana Kepresidenan. Menurut Ari, semua teknis pengamanan sebelum rapat berjalan seperti biasa sesuai standar Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

"Tidak benar ada pemeriksaan yang diperketat bagi para menteri untuk mengikuti sidang atau rapat kabinet. Semua berjalan seperti biasa sesuai SOP Pengamanan di lingkungan Istana oleh Paspampres," ujar Ari ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (31/1/2024).

Ari justru menuding bahwa akhir-akhir ini ada upaya dari sejumlah pihak untuk menebar atau mengorkestrasi narasi politik yang berlebihan dan tendensius terkait Kabinet Indonesia Maju.

Narasi itu, mulai dari isu kabinet tidak kompak, suasana kerja tidak nyaman, menteri tidak dilibatkan sidang tim penilaian akhir (TPA), menteri diperiksa ketat masuk istana, hingga wacana menteri minta mundur.

"Dibangun persepsi, melalui serangkaian plot cerita/narasi, seolah-olah para menteri pembantu Presiden, kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Narasi politik itu jelas tidak sesuai fakta yg sesungguhnya," kata Ari.

"Kalau teman-teman media mengikuti suasana menjelang sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas kabinet, menteri-menteri ngeriung, saling sapa, ngobrol, atau bercanda satu sama lain," lanjutnya,

Ari pun menekankan bahwa tidak ada suasana pemilu yang dibawa dalam rapat-rapat kabinet. Menurut dia, meski berbeda partai politik dan koalisi pilpres, para menteri tetap berkomunikasi dengan akrab.

"Proses pengambilan keputusan di kabinet juga dilakukan dengan melibatkan menteri-menteri terkait, sesuai dengan tema yang dibahas. Rapat kabinet dan rapat TPA disiapkan oleh Sekretaris Kabinet, Bapak Pramono Anung," kata Ari.

"Semua isu kebijakan dibahas di atas meja. Semua menteri punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya. Presiden juga membuka ruang-ruang perdebatan sebelum diputuskan oleh Bapak Presiden," tambahnya.

Dongeng

Sekretaris TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, turut bicara terkait ini. Ia meminta Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto berhenti menyebarkan isu perpecahan di tubuh Kabinet Indonesia Maju.

Nusron menuding, isu itu sengaja digulirkan untuk mendiskreditkan kabinet Jokowi dan sama sekali tidak berdasarkan bukti atau fakta.

“Sudahlah, sudahi dongengnya, Mas Hasto. Ini Republik Indonesia adalah kenyataaan bukan negeri dongeng yang penuh dengan cerita-cerita penuh drama dan karangan cerita," ujar Nusron dalam keterangannya, Rabu (31/1/2024).

Baca juga: Hasto Ungkap Cerita Risma soal Suasana Kabinet Jokowi: Ada Unsur Ketidaknyamanan

Menurut Nusron, Kabinet Indonesia Maju sudah berulang kali diserang dengan cerita-cerita yang tidak berdasar. Faktanya, klaim dia, kabinet Jokowi tetap baik-baik saja karena para menteri tetap solid.

“Ini sudah kesekian kalinya, kabinet Pak Jokowi diserang tapi faktanya sampai saat ini masih baik-baik saja. Menteri-menteri guyub, masih bekerja dengan baik, kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi dan kabinet masih tinggi," tuturnya.

Nusron berharap, semua pihak mendukung para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk melanjutkan pekerjaan masing-masing tanpa diganggu oleh cerita-cerita liar. Apalagi, kabinet Jokowi masih bekerja hingga Oktober 2024.

"Banyak yang sedang dikerjakan dan ada mandat rakyat yang harus ditunaikan. Justru transisi kepemimpinan dan kepastian keberlanjutan harus kita percepat, dengan pemilu ini cukup satu putaran," imbuh politikus Partai Golkar itu.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.