Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Wamenaker soal Menteri Tak Nyaman Lebih Baik Mundur, Politikus PDI-P: Lebih Baik Kerja

Kompas.com - 31/01/2024, 21:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Aria Bima meminta Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor fokus bekerja saja daripada mengurus menteri lain.

Hal ini disampaikannya merespons ucapan Afriansyah yang karib disapa Ferry agar menteri yang mulai merasa tidak nyaman dengan suasana di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya mundur.

"Wamenaker kerja saja enggak usah urusin menteri yang lain ya. Tupoksinya sendiri, antar menteri kerja yang baik, sesuai dengan tugas kewenagan dan tanggung jawabnya," kata Aria ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Aria menyinggung persoalan tentang buruh masih banyak yang belum dibereskan.

Maka dari itu, menurut Aria, hendaknya Ferry beserta Kementerian Ketenagakerjaan fokus menuntaskan persoalan buruh ketimbang mengurus menteri lain.

"Kecuali kalau Menaker itu ikut-ikut politik, Wamenaker ya," imbuh anggota DPR Fraksi PDI-P ini.

Baca juga: Muncul Narasi Ketidaknyamanan Menteri di Kabinet Jokowi, Wamenaker: Ya Mundur Saja

Diberitakan sebelumnya, Afriansyah Noor angkat bicara perihal munculnya narasi ketidaknyamanan menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Afriansyah mengatakan bahwa jika terdapat menteri yang mulai merasa tidak nyaman dengan suasana di kabinet Presiden Joko Widodo sebaiknya mundur.

"Yang jelas ini kan ada bahasa tidak nyaman, ada bahasa mungkin tidak enak dengan Pak Jokowi yang kebetulan Mas Gibran maju sebagai wapres," kata Afriansyah dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Rabu.

"Menurut saya, teman-teman yang merasa tidak nyaman atau tidak enak hati dengan Presiden Jokowi, ya mundur saja," sambung dia.

Menurut Afriansyah, munculnya narasi ketidaknyamanan tersebut tidak lah mencerminkan kondisi stabilitas politik di internal kabinet Jokowi.

Sebaliknya, narasi ketidaknyamanan ini muncul sangat erat kaitannya dengan urusan internal partai politik yang mendelegasikan kadernya di kabinet saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com