Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Cak Imin-Luhut Disebut Tak Selamatkan Warga dari Krisis Lingkungan Akibat Hilirisasi Ugal-ugalan

Kompas.com - 28/01/2024, 09:14 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar terus "berbalas pantun" dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ihwal program hilirisasi.

Perdebatan soal hilirisasi ini bermula saat Muhaimin Iskandar dalam debat keempat Pilpres 2024 pada 7 Januari silam, menyebut bahwa program kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini banyak berdampak negatif karena tidak dilakukan secara cermat.

Pria yang karib disapa Cak Imin ini lantas menyebut bahwa ketidakcermatan itu berdampak cukup serius, dari kerusakan lingkungan hingga ledakan berulang kali di lokasi smelter yang menyebabkan korban jiwa tak sedikit.

Cak Imin juga menyinggung soal tenaga kerja asing yang begitu mendominasi di proyek-proyek hilirisasi pemerintah.

"Kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," kata Cak Imin dalam Debat Cawapres di JCC Senayan, Jakarta pada Minggu, 21 Januari 2024.

Baca juga: Gibran: Jika Ada yang Anti Hilirisasi, Saya Bingung, Dia Berpihak ke Bangsa Mana?

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyinggung soal program hilirisasi yang tidak berkontribusi banyak pada rakyat di Sulawesi.

"Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13 persen, tinggi sekali tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan, sementara ilegal tetap berlangsung," ujar Cak Imin.

Menurut dia, morat-maritnya tambang di Indonesia tak hanya soal hilirisasi, tapi juga banyaknya tambang ilegal.

"Selain yang disampaikan Pak Mahfud yang memprihatinkan adalah data ESDM (Energi, Sumber, Daya, dan Mineral) ada 2.500 tambang illegal. Sementara tambang legal saja tak menghadirkan kesejahteraan," kata Cak Imin.

Baca juga: Cak Imin: Hilirisasi Dilakukan Ugal-ugalan

Saling menantang

Luhut membantah Muhaimin. Dia mengatakan, ingin mengajak Muhaimin melihat dampak ekonomi dari hilirisasi sumber daya alam (SDA) di Weda Bay, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah.

"Seeing is believing, gitu," kata Luhut melalui akun resmi Instagramnya @luhut.pandjaitan pada Rabu, 24 Januari 2024.

Luhut bahkan menuding Cak Imin melakukan pembohongan publik, meskipun hasil investigasi pers hingga organisasi nirlaba mengupas kerusakan berat lingkungan akibat hilirisasi di Sulawesi.

"Menurut saya, itu bukan satu karakter yang bagus untuk mencapai sesuatu posisi, Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi," ujarnya.

Baca juga: Cak Imin Sebut Hilirisasi Ugal-ugalan, Luhut: Saya Pengen Undang ke Morowali, Seeing is Believing

Namun, Cak Imin tak gentar dan berani beradu data dengan Luhut yang juga pebisnis tambang itu.

“Ya kita buktikan, kita buktikan. Bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya,” ujar Cak Imin di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis, 25 Januari 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com