Debat Cak Imin-Luhut Disebut Tak Selamatkan Warga dari Krisis Lingkungan Akibat Hilirisasi Ugal-ugalan

Perdebatan soal hilirisasi ini bermula saat Muhaimin Iskandar dalam debat keempat Pilpres 2024 pada 7 Januari silam, menyebut bahwa program kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini banyak berdampak negatif karena tidak dilakukan secara cermat.

Pria yang karib disapa Cak Imin ini lantas menyebut bahwa ketidakcermatan itu berdampak cukup serius, dari kerusakan lingkungan hingga ledakan berulang kali di lokasi smelter yang menyebabkan korban jiwa tak sedikit.

Cak Imin juga menyinggung soal tenaga kerja asing yang begitu mendominasi di proyek-proyek hilirisasi pemerintah.

"Kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," kata Cak Imin dalam Debat Cawapres di JCC Senayan, Jakarta pada Minggu, 21 Januari 2024.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyinggung soal program hilirisasi yang tidak berkontribusi banyak pada rakyat di Sulawesi.

"Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13 persen, tinggi sekali tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan, sementara ilegal tetap berlangsung," ujar Cak Imin.

Menurut dia, morat-maritnya tambang di Indonesia tak hanya soal hilirisasi, tapi juga banyaknya tambang ilegal.

"Selain yang disampaikan Pak Mahfud yang memprihatinkan adalah data ESDM (Energi, Sumber, Daya, dan Mineral) ada 2.500 tambang illegal. Sementara tambang legal saja tak menghadirkan kesejahteraan," kata Cak Imin.

"Seeing is believing, gitu," kata Luhut melalui akun resmi Instagramnya @luhut.pandjaitan pada Rabu, 24 Januari 2024.

Luhut bahkan menuding Cak Imin melakukan pembohongan publik, meskipun hasil investigasi pers hingga organisasi nirlaba mengupas kerusakan berat lingkungan akibat hilirisasi di Sulawesi.

"Menurut saya, itu bukan satu karakter yang bagus untuk mencapai sesuatu posisi, Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi," ujarnya.

Namun, Cak Imin tak gentar dan berani beradu data dengan Luhut yang juga pebisnis tambang itu.

“Ya kita buktikan, kita buktikan. Bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya,” ujar Cak Imin di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis, 25 Januari 2024.

Dia menegaskan lagi, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur, seperti halnya yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan.

“Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng (Sulawesi Tengah). Begitu juga lihat di Kalsel (Kalimantan Selatan), batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek,” kata Cak Imin.

"Siap saja. Kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya,” ujarnya.

Luhut merespons balik dan menyampaikan bahwa Muhaimin Iskandar bisa kapan saja menghubunginya.

"Dia bilang Muhaimin (Cawapres nomor urut 1) mau minta ketemu saya. Dia ada nomor telepon saya, telepon saja kapan pergi dia sana (ke lokasi hilirisasi)," kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Menurut pensiunan TNI AD itu, pernyataan terkait hilirisasi ugal-ugalan dari Muhaimin banyak dikomentari masyarakat di Morowali, Sulawesi Tengah dan Weda Bay, Maluku Utara.

"Dan itu (hilirisasi ugal-ugalan) yang paling banyak saya lihat komentar itu dari Morowali loh, dari Weda Bay, mereka bilang 'kami menikmati adanya downstream ini'," ujar Luhut.

Cak Imin lagi-lagi tak surut. Dia menantang balik Luhut lagi dan bakal mengajaknya ke berbagai wilayah pertambangan untuk melihat kondisi masyarakat.

“Iya nanti kalau kampanye mulai agak reda, ini saya lagi di daerah, tentu akan saya temui Pak Luhut. Saya ajak ke daerah-daerah tambang,” ujar Muhaimin di Wonosobo, Jawa Tengah pada Sabtu, 27 Januari 2024.

Derita warga Morowali

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menegaskan bahwa realitas praktik hilirisasi nikel justru memiskinkan warga dan menguntungkan pelaku industri.

Hilirisasi itu disebut telah memicu perluasan pembongkaran nikel yang berdampak pada lenyapnya ruang produksi warga, pencemaran sumber air dan perairan laut, perusakan kawasan hutan yang memicu deforestasi, terganggunya kesehatan warga, kekerasan dan kriminalisasi, serta kecelakaan kerja yang berujung pada kematian.

"Situasi itu terjadi di hampir seluruh kawasan industri, mulai dari PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali; PT Gunbuster Nickel Industry di Morowali Utara; Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe; Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah; hingga Kawasan Industri di Pulau Obi yang dikendalikan Harita Group," kata juru kampanye Jatam, Alfarhat Kasman, dalam keterangannya, Jumat (26/1/2024).

Dia menambahkan bahwa isu ini tak cuma membicarakan proyek hilirisasi andalan Jokowi yang ugal-ugalan, melainkan juga terganggunya kepentingan bisnis Bahlil dan Luhut, serta sejumlah pengusaha dan elite politik yang tersebar di tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu 2024.

"Bahlil (Menteri Investasi), misalnya, terhubung ke PT Meta Mineral Pradana, perusahaan tambang nikel yang memiliki dua izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pemegang saham perusahaan ini dimiliki oleh PT Rifa Capital (10 persen) dan PT Papua Bersama Unggul (90 persen), milik Bahlil," ujar Alfarhat.

"Sementara Luhut, relasinya terkait dengan PT Energi Kreasi Bersama (Electrum), perusahaan patungan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), milik Luhut. Electrum berfokus pada pengembangan ekosistem dan industri kendaran listrik secara terintegrasi dari hulu ke hilir, meliputi manufaktur sepeda motor listrik, teknologi pembuatan baterai, infrastruktur penukaran (swap) baterai dan stasiun pengisian daya, hingga pembiayaan," katanya lagi.

"Boy Thohir tercatat sebagai pemegang saham sekaligus menjabat sebagai Komisaris GoTo," kata Alfarhat.

Dia pun mengkritik bahwa kegaduhan soal hilirisasi ini bukan dalam rangka mengatasi penderitaan dan kerusakan lingkungan, melainkan demi meraup keuntungan politik di Pemilu 2024.

"Dipakai atau tidak dipakainya nikel Indonesia oleh Tesla, sama sekali tak berdampak pada pengurangan pembongkaran nikel di Kepulauan Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Sebaliknya, pembongkaran terus berlanjut, mengabaikan derita rakyat dan kerusakan lingkungan yang tak pernah terurus," ujar Alfarhat.