Jokowi Kaget Rasio Lulusan S2 dan S3 Rendah, Anies dan Ganjar Buka Suara...

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, angkat bicara soal rasio penduduk lulusan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) di Indonesia.

Baru-baru ini, persoalan tersebut disorot oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi terkejut lantaran jumlah penduduk yang berpendidikan S2 dan S3 masih sangat rendah.

"Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga kemarin dapat angka ini, saya kaget. Indonesia itu di angkanya 0,45 persen. 0,45 persen," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin (15/1/2024).

Jika dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga, kata Jokowi, penduduk yang berpendidikan S2 dan S3 di Indonesia angkanya masih kalah jauh.

"Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali," ungkapnya.

Baca juga: Kagetnya Jokowi Rasio Penduduk Berpendidikan S2 dan S3 Indonesia Kalah dari Malaysia

Jokowi bilang, pemerintah segera menggelar rapat untuk membahas persoalan ini. Katanya, akan segera dirumuskan kebijakan untuk meningkatkan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 di Tanah Air.

"Enggak tahu anggarannya akan didapat dari mana. Tapi akan kita carikan agar (rasio) S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis," ucap Jokowi.

"Kejauhan sekali 0,45 persen sama (Malaysia) 2,43 persen. Angkanya memang kelihatannya, tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali. Lima kali lebih rendah dengan negara-negara yang tadi saya sampaikan," tuturnya.

Pembangunan manusia

Merespons ini, Anies Baswedan justru heran karena Jokowi terkejut dengan rasio lulusan S2 dan S3 di Indonesia yang masih rendah.

Dia bilang, ini bukan persoalan baru. Menurutnya, sejak awal Jokowi seharusnya menaruh perhatian terhadap masalah ini.

"Itu seharusnya sudah menjadi perhatian sejak dulu dari kemarin-kemarin. Ini kan sudah tahun 2024," kata Anies saat ditemui di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (16/1/2024).

Anies mengatakan, pemerintah mestinya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik saja, tetapi juga manusia. Pembangunan manusia itu mencakup isu pendidikan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun berjanji bakal lebih memperhatikan pendidikan di Indonesia jika terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya.

"Bukan membangun penopang manusia saja. Kota itu disebut hidup dan mati itu bukan karena ada gedung ataupun tidak ada gedung, walaupun gedungnya penuh, jalannya baik, kalau enggak ada orangnya yang disebut juga kota mati," kata Anies.

"Jadi yang menentukan yaitu adalah manusia, kualitas manusianya untuk tingkat pendidikan," lanjutnya.

Satu keluarga miskin, satu sarjana

Sementara, menjawab persoalan ini, Ganjar Pranowo kembali menyinggung salah satu program unggulannya, “satu keluarga miskin, satu sarjana”. Program ini kerap digembar-gemborkan Ganjar.

Selain meningkatkan jumlah sarjana, program ini diyakini dapat memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.

“Makanya kemudian kenapa kok saya mendorong satu keluarga miskin satu sarjana. Ini skala prioritas yang kita ambil,” kata Ganjar di Batang, Jawa Tengah, Selasa (16/1/2024), dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Jokowi Kaget Jumlah Lulusan Pascasarjana Rendah, Anies: Harusnya Diperhatikan sejak Dulu

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu setuju bahwa jumlah penduduk yang berpendidikan S1, S2, hingga S3 harus ditingkatkan. Bersamaan dengan itu, riset terhadap ilmu-ilmu yang sifatnya khusus harus terus diperluas.

Jika terpilih sebagai Kepala Negara selanjutnya, Ganjar mengaku bakal menekan angka putus sekolah, sekaligus meningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Tanah Air.

“Terbayangkan, kalau nanti konsolidasi anggaran APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) untuk pendidikan bisa kita evaluasi hasilnya, maka harapan saya ini betul-betul bisa dikonsentrasikan untuk program,” ucap Ganjar.

Ganjar mengatakan, ia pernah berdiskusi ihwal persoalan ini dengan sejumlah pihak, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia sependapat bahwa perlu dilakukan reformasi besar-besaran terhadap sektor pendidikan di Indonesia.

“Rasanya menjadi penting untuk melakukan reform besar-besaran di dunia pendidikan kita. Kita akan coba kejar ketertinggalan itu,” tuturnya.