Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Sebelum Ada Satgas TPPU, Kasus Impor Emas Rp 189 Triliun Tak Berjalan

Kompas.com - 17/01/2024, 18:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, keberadaan Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berhasil mempercepat penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait transaksi impor emas sebesar Rp 189 triliun.

Sebelum ada Satgas, menurut Mahfud, penanganan kasus tersebut tidak berjalan.

"Perkembangan yang paling signifikan dari kerja Satgas TPPU adalah penanganan surat LHP Nomor SR 205/2020 terkait kasus impor emas dengan transaksi keuangan mencurigakan sebesar Rp 189 triliun," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

"Sebelum ada satgas TPPU, kasus ini (impor emas) tidak berjalan. Namun, dengan supervisi Satgas, kasus mulai diproses dengan mengungkap tindak pidana oleh penyidik dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak," katanya lagi.

Baca juga: Tugas Satgas TPPU Berakhir, Mahfud Akan Usulkan Perpanjangan Masa Kerja

Mahfud lantas mengungkapkan bahwa kasus impor emas grup SB saat ini telah naik ke tahap penyidikan.

Sementara itu, kasus perpajakan masih dalam tahap pengumpulan bukti permulaan.

"Yang terdiri empat wajib pajak, dengan perkiraan pajak kurang bayar mencapai ratusan miliaran rupiah," ujar Mahfud.

"Terhadap kasus lainnya, saat ini sedangkan ditindaklanjuti oleh kejaksaan kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran satgas TPPU juga telah memberikan efek positif penyelesaian kasus-kasus serupa baik penanganan dan penyelesaian tindak pidana asalnya maupun TPPU-nya," katanya lagi.

Kemudian, Satgas TPPU juga sudah menyampaikan tujuh rekomendasi. Salah satunya melakukan supervisi terhadap penanganan kasus importasi emas dengan melibatkan kelompok ahli dan kelompok kerja.

Baca juga: KPK Masih Lengkapi Alat Bukti Kasus SB yang Terseret Transaksi Janggal Impor Emas Rp 189 Triliun

Sebelumnya, kasus TPPU senilai Rp 189 triliun diungkapkan oleh Mahfud pada Maret 2023.

Saat itu, Mahfud mengatakan, dugaan pencucian uang itu terkait impor emas batangan ke Indonesia.

“Impor emas batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPATK, diselidiki, ‘Mana kamu kan emasnya sudah jadi kok bilang emas mentah?’" kata Mahfud dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Dalam proses penyelidikan, Mahfud mengatakan, pihak bea cukai sempat berdalih bahwa impor yang dilakukan bukan emas batangan, tetapi emas murni.

Kemudian, emas murni tersebut dicetak melalui berbagai perusahaan di Surabaya, Jawa Timur.

Namun, PPATK tidak menemukan keberadaan perusahaan yang dimaksud.

Baca juga: Soal Dugaan Pencucian Uang Impor Emas Rp 189 Triliun di Bea Cukai, PPATK Sebut Ada Perubahan Pola

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Berikan 66 Sapi Kurban pada Idul Adha 2024

Jokowi Berikan 66 Sapi Kurban pada Idul Adha 2024

Nasional
Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi Online

Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi Online

Nasional
2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

Nasional
30 Jaksa Disiapkan untuk Bersidang di Kasus Korupsi Timah

30 Jaksa Disiapkan untuk Bersidang di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Jokowi Klaim Serius Perangi Judi 'Online', Pembentukan Satgas Segera Rampung

Jokowi Klaim Serius Perangi Judi "Online", Pembentukan Satgas Segera Rampung

Nasional
Satgas Pangan Polri Temukan Harga Cabai Rawit Naik Jelang Idul Adha

Satgas Pangan Polri Temukan Harga Cabai Rawit Naik Jelang Idul Adha

Nasional
Pemerintah Siap Revisi Target Penurunan 'Stunting' Jika Tak Tercapai

Pemerintah Siap Revisi Target Penurunan "Stunting" Jika Tak Tercapai

Nasional
KPU Tak Rekrut KPPS untuk Pileg Ulang Berskala Kecil

KPU Tak Rekrut KPPS untuk Pileg Ulang Berskala Kecil

Nasional
Kontras Desak Jokowi Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Papua yang Mandek 23 Tahun

Kontras Desak Jokowi Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Papua yang Mandek 23 Tahun

Nasional
Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN

Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN

Nasional
Pemerintah Diharap Pakai Cara Lebih Keras Lagi Tindak Judi Online

Pemerintah Diharap Pakai Cara Lebih Keras Lagi Tindak Judi Online

Nasional
Pileg Ulang di Gorontalo, Hanya 4 Parpol yang Harus Revisi Daftar Caleg agar Penuhi Kuota Perempuan

Pileg Ulang di Gorontalo, Hanya 4 Parpol yang Harus Revisi Daftar Caleg agar Penuhi Kuota Perempuan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Tak 'Masuk Angin'

Satgas Judi "Online" Diharap Tak "Masuk Angin"

Nasional
Pemerintah Indonesia Sampaikan 4 Hal Pokok dalam Forum SDGs di Bali

Pemerintah Indonesia Sampaikan 4 Hal Pokok dalam Forum SDGs di Bali

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN, Ngabalin: Di Mana Masalahnya?

TKN Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN, Ngabalin: Di Mana Masalahnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com