Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kaget Jumlah Lulusan Pascasarjana Rendah, Anies: Harusnya Diperhatikan sejak Dulu

Kompas.com - 16/01/2024, 13:06 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

SORONG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, merasa heran dengan tingkah Presiden Joko Widodo yang kaget dengan rasio lulusan pascasarjana di Indonesia yang disebut rendah.

Menurut Anies, Jokowi seharusnya membahas hal tersebut di awal masa pemerintahannya.

"Itu seharusnya sudah menjadi perhatian sejak dulu dari kemarin-kemarin. Ini kan sudah tahun 2024," kata Anies saat ditemui di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (16/1/2024).

Anies mengatakan, lulusan S2 dan S3 di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Vietnam.

Baca juga: Anies Akan Lanjutkan Program Jokowi yang Dinilai Sudah Baik

Sebab itu, ia berjanji akan memperhatikan pendidikan di Indonesia sebagai komitmen pembangunan manusia.

"Bukan membangun penopang manusia saja. Kota itu disebut hidup dan mati itu bukan karena ada gedung ataupun tidak ada gedung, walaupun gedungnya penuh, jalannya baik, kalau enggak ada orangnya yang disebut juga kota mati," tutur dia.


"Jadi yang menentukan yaitu adalah manusia, kualitas manusianya untuk tingkat pendidikan," kata Anies.

Sebelumnya, Jokowi merasa terkejut lantaran rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif masih rendah.

Baca juga: Anies Prihatin Kondisi Permukiman Korban Penggusuran Rufei Tak Layak

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat acara Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Senin (15/1/2024).

"Saya kaget juga kemarin dapat angka (rasio) ini, saya kaget Indonesia itu di angka 0,45 persen, negara tetangga kita Vietnam, Malaysia sudah di angka 2,43 persen, negara maju 9,8 persen," kata Jokowi saat memberikan sambutan, Senin.

Jokowi menilai, perbandingan angka persentase dengan negara tetangga tersebut terpaut sangat jauh. Dia berencana menggelar rapat untuk mengejar ketertinggalan itu dalam waktu dekat. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com