Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Soroti Tak Adanya Kampus Indonesia Masuk Top 100 Dunia

Kompas.com - 15/01/2024, 11:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyoroti peringkat kampus-kampus di Indonesia yang belum mampu menembus top 100 dunia. 

Sehingga Presiden meminta agar peringkat perguruan tinggi dalam negeri di tataran kampus-kampus dunia terus ditingkatkan.

"Perguruan tinggi dalam negeri harus terus didorong, harus dioptimalkan. Peringkat perguruan tinggi terbaik Indonesia harus terus diperbaiki berdasarkan US World yang ada setiap tahun," ujar Jokowi di acara Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin (15/1/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Program Food Estate Jokowi Dulu Dikritik PDI-P, Kini Ditentang Anies-Muhaimin

"Saya lihat yang rankingnya 200 ke atas masih kecil sekali. Enggak usah saya sebut karena kecil sekali. Dan nilainya masih di atas 100. (Perguruan tinggi dalam negeri) yang masuk top 100 atau top 50 belum ada," lanjutnya.

Sehingga kondisi tersebut harus menjadi pekerjaan rumah yang diperhatikan oleh para rektor dan civitas akademika perguruan tinggi.

Namun, Presiden mengakui bahwa ada banyak kendala yang dihadapi. Antara lain soal anggaran yang kurang.

"Tadi sudah saya catat. Nanti langsung akan kami bicarakan," ungkap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Nadiem Perbesar Anggaran Riset Perguruan Tinggi

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyinggung perihal rasio warga pendidikan tinggi di Indonesia.

Jokowi mengaku kaget saat dirinya menerima laporan soal angka rasio penduduk berpendidikan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) terhadap populasi produktif di Indonesia.

Menurut Jokowi, angka rasio sebesar 0,45 persen tersebut sangat rendah.

"Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angkanya 0,45 persen. 0,45 persen," kata Jokowi.

"Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali," ungkapnya.

Sehingga Presiden pekan ini langsung akan menggelar rapat untuk membahas soal rasio tersebut.

Baca juga: Kagetnya Jokowi Rasio Penduduk Berpendidikan S2 dan S3 Indonesia Kalah dari Malaysia

Sekaligus akan mencarikan solusi kebijakan apa yang akan diambil pemerintah ini meningkatkan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 itu.

"Enggak tahu anggarannya akan didapat dari mana. Tapi akan kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis," kata Jokowi.

"Kejauhan sekali 0,45 persen sama (Malaysia) 2,43 persen. Angkanya memang kelihatannya, tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali. Lima kali lebih rendah dengan negara-negara yang tadi saya sampaikan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com