Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program "Food Estate" Jokowi Dulu Dikritik PDI-P, Kini Ditentang Anies-Cak Imin

Kompas.com - 15/01/2024, 11:07 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lagi-lagi program food estate atau lumbung pangan yang digarap pemerintahan Presiden Joko Widodo jadi perbincangan.

Food estate merupakan program yang dicanangkan Jokowi sejak awal kepemimpinannya pada periode kedua. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, food estate menjadi salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024.

Mengutip laman Sekretariat Kabinet, food estate merupakan program pemerintah untuk mengembangkan pangan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Food estate bertujuan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional.

Presiden menugaskan Kementerian Pertanian menjadi leading sector atau pemimpin program ini. Jokowi juga memberikan mandat kepada Kementerian Pertahanan, yang dinakhodai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong proyek food estate.

Program food estate beberapa kali menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kritik juga pernah dilontarkan oleh elite PDI Perjuangan, dan belakangan oleh calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Bola Panas PDI-P soal Food Estate: Prabowo Diserang, Jokowi Membela

Dikritik PDI-P

Kritik dari PDI-P dikemukakan oleh sekretaris jenderal (sekjen) Hasto Kristiyanto. Medio Agustus 2023 lalu, dia tiba-tiba menyebut bahwa proyek food estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Hal ini diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Hasto menyampaikan, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Namun, hal itu tak tercermin dari program food estate.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Hasto menyebut, food estate sejatinya merupakan kebijakan positif. Namun, implementasinya masih kurang baik.

"Jadi, kebijakan dari Bapak Presiden itu bagus, hanya implementasinya. Sama dengan infrastruktur itu bagus, implementasinya baik. Nah, di sini kebijakannya bagus, implementasinya tidak baik," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).

Baca juga: Harga Pangan Terus Melambung, Cak Imin Sebut Food Estate Gagal

Namun, saat itu Hasto menyebut bahwa PDI-P sejatinya mendukung program food estate. Dia ingin semua pihak turut mensukseskan proyek lumbung pangan itu.

"Kalau food estate kita sukeskan, sepakat. Karena itu membangun kedaulatan pangan kita. Tetapi yang dikritisi PDI-P adalah ketika implementasinya ada vested of interest," jelasnya.

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, pun menilai program food estate tidak diperlukan. Sebab, kata Ganjar, setiap daerah di Indonesia sudah memiliki pengalaman yang terbukti sukses menghasilkan produk pangan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com