Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Menteri Nadiem Perbesar Anggaran Riset Perguruan Tinggi

Kompas.com - 15/01/2024, 10:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Nadiem Makarim untuk memperbesar anggaran riset di perguruan tinggi.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/1/2024) dan disiarkan daring.

Muka-mula Presiden Jokowi meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi orkestrator penelitian bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Baca juga: ICW Sarankan Jokowi Tunjuk Pengganti Firli Bahuri Berdasarkan Uji Kelayakan 2019

Kepala Negara menegaskan, riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa.

Lebih jauh Jokowi mengatakan, kunci riset ada di perguruan tinggi. Untuk itu harus ada anggaran yang mencukupi untuk riset di perguruan tinggi. 


"Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya betul-betul diperkuat," ujar Jokowi dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

"Artinya lagi, Pak Nadiem anggarannya diperbesar. Enggak apa-apa dimulai tahun ini. Nanti kan sudah ganti Presiden. Tapi dimulai dulu yang gede. Jadi Presiden yang akan datang pasti mau tidak mau (akan) melanjutkan. Entah (dari Paslon) 01, entah itu 02, itu entah 03. Enggak mungkin kalau Pak Nadiem sudah menambahkan (anggaran) banyak, Presiden yang akan datang motong (anggaran itu). Enggak berani," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mengingatkan peran strategis lembaga pendidikan tinggi.

Yakni mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas.

Baca juga: Soal Isu Pemakzulan Jokowi, Sekjen PDIP: Syaratnya Tidak Mudah

Namun, menurut Jokowi, SDM yang diperlukan bangsa tidak hanya yang menguasai ilmu saat ini saja.

Melainkan yang mau terus belajar, kuat secara fisik dan memiliki moral yang baik.

"SDM yang inovatif, yang menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Di sisi lain perguruan tinggi juga punya tugas yaitu jadi lembaga riset. Kuncinya di sini," ungkap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com