Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentilan Megawati di HUT PDI-P: Singgung Kekuasaan Semaunya hingga Intimidasi Aparat di Pemilu

Kompas.com - 11/01/2024, 11:49 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpidato dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDI-P yang digelar di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Dalam pidatonya, Megawati menyinggung soal hukum yang dipermainkan, kekuasaan yang sewenang-wenang, hingga intimidasi aparat terhadap rakyat selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

Adapun perayaan HUT ke-51 PDI-P tersebut dihadiri oleh jajaran elite partai banteng. Ada pula calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, serta calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya, Ma’ruf Amin, yang hadir secara daring.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju juga tampak hadir. Sementara, Presiden Joko Widodo absen lantaran alasan kunjungan kerja ke luar negeri.

Bukan karena presiden

Mengawali pidatonya, Megawati menyinggung soal 51 tahun kiprah PDI-P di politik. Megawati bilang, capaian ini bukan karena jasa presiden atau menteri, tetapi berkat kekuatan rakyat.

“51 tahun kita bisa jadi begini bukan karena elite, bukan karena presiden, bukan karena menteri, tapi karena rakyat yang mendukung kita," kata Megawati dengan berapi-api.

Baca juga: Absennya Jokowi di HUT PDI-P dan Sapaan Hangat Megawati ke Wapres hingga Para Menteri...

Atas alasan itulah, Megawati meminta jajarannya memperkuat jalinan dengan akar rumput atau rakyat. Ia mewanti-wanti kader partai banteng untuk rajin turun langsung ke akar rumput.

"Rumput memiliki daya survival yang tinggi, sehingga meskipun dibakar, dipotong, dimatikan, dicabut, tetap akan selalu tumbuh. Karena akarnya selalu siap untuk tumbuh kembali. Tolong ingat! Itulah rakyat," ujar Megawati.

Hukum dipermainkan, kekuasaan semaunya

Masih bicara soal akar rumput, Megawati mengaku jengkel dengan para elite yang melupakan rakyatnya. Seolah, pihak-pihak tersebut lupa bahwa selama 3,5 abad rakyat berjuang bersama untuk membebaskan Indonesia dari belenggu penjajah.

"Lalu sekarang para elitenya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wong cilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan," kata Megawati.

"Sekali lagi saya katakan, kita setiap warga Negara Republik Indonesia siapakah dia? Akar rumput, rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum," tuturnya.

Baca juga: Sejauh Mana Kemarahan Megawati dan PDI-P ke Jokowi?

Megawati lantas menyinggung situasi hukum dan kekuasaan saat ini yang menurutnya tidak baik-baik saja. Ia tidak ingin hal ini terus menerus terjadi.

"Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja, no, no, and no!” tandas Megawati.

Intimidasi pemilu

Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga menyinggung penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurutnya arah pemilu sudah bergeser karena rakyat gelisah akan banyaknya intimidasi oleh aparat.

“Pencermatan saya, akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser, ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi,” kata Megawati.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com