Sentilan Megawati di HUT PDI-P: Singgung Kekuasaan Semaunya hingga Intimidasi Aparat di Pemilu

Megawati pun mengungkit peristiwa penganiayaan relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh enam oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Mega tak habis pikir tindakan tersebut dilakukan aparat ke rakyat.

“Coba, bayangkan, yang salah tuh siapa sih ketika kasus Boyolali? Saya sampai mikir, sebenarnya apa toh yang ada di hati dan pikiran mereka, kok enak aja rakyat dibegituin,” ujarnya.

Megawati menyebut, Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat. Oleh karenanya, tak boleh ada segelintir pihak yang merasa memegang kuasa.

“Memangnya rakyat mau kamu pentungin? Penjajah boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat, no, no, no,” ujar Megawati.

“Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, Saudara-saudara, tidak ada sebagian yang merasa berkuasa, kekuasaan itu adalah di tangan rakyat,” lanjutnya dengan nada meninggi.

Megawati melanjutkan, pemilu bukanlah alat elite politik untuk melambungkan kekuasaan dengan segala cara. Pemilu harus menjunjung tinggi moral dan etika.

“Kekuasaan itu tidak langgeng loh, yang langgeng itu yang di atas loh. Kekuasaan itu akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya,” tutur putri Proklamator Soekarno tersebut.

Netralitas TNI-Polri

Megawati pun mengingatkan agar TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) netral selama penyelenggaraan pemilu. Ia tidak ingin ada lagi intimidasi oleh aparat terhadap rakyat selama masa pemilihan.

“Maka kepada TNI, Polri, dan ASN, harus menjaga prinsip netralitas. Emangnya pelor mau ditembakin ke rakyat? Emang itu rakyat sopo? Apa gitu? Ya enggaklah,” kata Megawati.

“Emangnya kalau udah jadi jenderal keren?” lanjutnya.

Baca juga: Pidato di HUT PDI-P, Megawati: 51 Tahun Kita Bisa Begini Bukan karena Elite, Bukan karena Presiden!

Megawati menyebut bahwa TNI terikat dengan sumpah Sapta Marga dan Polri terikat pada sumpah Tribrata. Sumpah tersebut bukan omong kosong belaka.

Mega mengingatkan, TNI dan Polri merupakan abdi negara yang pendapatannya bersumber dari pajak rakyat. Oleh karenanya, ia mewanti-wanti TNI-Polri untuk menjadi pelindung rakyat, bukan malah menghadirkan ketakutan.

“Saya bukan sentimen, enggak, ini supaya tahu, kalian ini abdi negara, negara, bukan perorangan. Sudah begitu enggak sadar yang harus dilindungi itu siapa to, ya rakyatlah. Saya melihat, kok sekarang kayak begini ya, gimana sih,” tutur Megawati.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu juga diminta bekerja secara profesional. Megawati menekankan bahwa prinsip pelaksanaan pemilu berbunyi luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Jangan dong rakyat disakiti atau apa hanya karena dia memilih yang lain daripada kehendaknya,” tandas Mega.