Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Anies, Jubir Prabowo: Tak Ada Anggaran Rp 700 T Kemenhan Cuma untuk Alutsista Bekas

Kompas.com - 09/01/2024, 21:24 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan anggaran sebesar Rp 700 triliun milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak digunakan hanya untuk membeli alutsista bekas saja.

Dahnil menyebut itu sebagai kebohongan yang dikeluarkan oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat capres.

Mulanya, Dahnil menilai Anies hanya mengarang cerita soal anggaran Kemenhan yang digunakan untuk membeli alutsista bekas.

Dahnil mengatakan pernyataan Anies itu tidak berdasar.

Baca juga: Tanggapi PDI-P, TKN: Bung Karno Pakai Alutsista Bekas Itu Fakta, Masa Prabowo Minta Maaf...

Pasalnya, kata dia, anggaran Kemenhan justru kebanyakan digunakan untuk kesejahteraan prajurit.

"Statement Anies tersebut kebohongan yang sangat bengis dan jahat. Sengaja mau menebar hoaks hanya untuk sekadar menjatuhkan Pak Prabowo," ujar Dahnil dalam keterangannya, Selasa (9/1/2024).

Dahnil menjelaskan, dari total Rp 131 triliun anggaran Kemenhan di tahun 2023, Rp 30 triliun di antaranya digunakan untuk belanja alutsista.

Selebihnya, anggaran dipakai untuk kesejahteraan prajurit, rumah sakit tentara, dan pendidikan.

Lalu, dari total Rp 680 triliun anggaran Kemenhan selama Prabowo menjabat, semua difokuskan untuk belanja prajurit, rumah, kesejahteraan, pemeliharaan alutsista dan lainnya.

Sementara, kata Dahnil, penggunaan rata-rata untuk belanja alutsista hanya sekitar 15-17 persen, atau sebesar kurang lebih Rp 102 triliun sepanjang 2020-2024.

"Tidak ada anggaran Kemhan sebesar Rp 700 triliun hanya untuk alutsista bekas. Itu 'omon-omon' alias omong-omong bohong Anies," tuturnya.

Dahnil menyayangkan ucapan Anies itu sudah terlanjur menyebar ke seluruh Indonesia

Baca juga: Ajakan Prabowo Bahas Data Alutsista di Luar Debat Ditolak 2 Kubu Capres

"Dia lakukan kebohongan itu dengan sengaja dan jahat, dan sebagian masyarakat sudah ada yang percaya dengan kebohongan dia," imbuh Dahnil.


Sebelumnya, Anies Baswedan menyinggung pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas yang dibeli Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pimpinan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Anies saat memaparkan visi dan misi dalam debat ketiga pemilihan presiden (pilpres) 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) malam.

Halaman:


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com