Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Ajak Anies Bicara Baik-baik soal Pembelian Alutsista Bekas

Kompas.com - 08/01/2024, 17:04 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan ada saatnya untuk dirinya berbicara secara baik-baik dengan capres nomor urut 1 Anies Baswedan.

Prabowo merespons pertanyaan mengenai Anies yang menyebut Kemenhan memiliki anggaran fantastis Rp 700 triliun, tapi hanya mampu membeli alutsista bekas.

"Saya kira nanti ada tempat dan waktunya, kita bicara yang baik," ujar Prabowo di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Prabowo menjelaskan, yang terpenting adalah dirinya memiliki iktikad yang baik.

Lagipula, kata Prabowo, dirinya juga ingin menciptakan suasana yang kondusif.

Baca juga: TPN Sebut Tak Ada Arahan untuk Pendukung Ganjar Acungkan 3 Jari Saat Prabowo Bicara

"Kalau ada yang punya niat-niat tertentu, mudah-mudahan nanti sadar dan menjadi arif. Kita semua mengabdi untuk rakyat," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyinggung pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas yang dibeli Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pimpinan Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Anies saat memaparkan visi dan misi dalam debat ketiga pemilihan presiden (pilpres) 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) malam.


Awalnya, Anies menyinggung Kemenhan menjadi salah satu kementerian yang dibobol hacker.

Padahal, kata dia, Kemenhan mempunyai anggaran fantastis yakni mencapai Rp 700 triliun, namun tak bisa digunakan untuk mengantisipasi serangan hacker.

"Ironisnya Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023, sebuah ironi. Karena itu kami ingin mengembalikan dan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu," kata Anies.

Baca juga: Diberi Anies Nilai 11 dari 100, Prabowo Garuk-garuk Kepala Sambil Cengengesan

Dari anggaran sebesar itu, Anies juga heran mengapa Kemenhan justru membeli alutsista bekas.

Terlebih, rencana pembelian ini terjadi ketika setengah dari total prajurit TNI hingga kini belum mempunyai rumah dinas.

"Justru digunakan untuk membeli alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com