Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ajakan Prabowo Bahas Data Alutsista di Luar Debat Ditolak 2 Kubu Capres

Kompas.com - 09/01/2024, 05:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ajakan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk bertemu empat mata membahas data terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista) ditolak mentah-mentah oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pasangan calon nomor urut 1 dan 3 itu kompak menyatakan bahwa penjelasan terkait data tersebut semestinya dipaparkan secara terbuka dalam forum debat calon presiden pada Minggu (7/1/2024) lalu, bukan forum lain.

"Harus di forum terbuka karena ini adalah menyangkut kebijakan, dan ketika menyangkut kebijakan itu, bisa disampaikan kok ada hal teknis yang sifatnya rahasia misalnya terkait dengan alat ini alat itu. Tapi kan terkait anggaran, anggaran harus diceritakan," ujar Anies saat ditemui di Gorontalo, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Disorot Saat Debat Capres, Ini Sederet Alutsista Bekas yang Dibeli Menhan Prabowo

Mantan gubernur DKI Jakarta itu berpandangan, setiap kebijakan yang disusun dan direalisasikan dengan uang pajak yang berasal dari masyarakat, semestinya dapat dijabarkan secara terbuka.

Menurut Anies, Prabowo semestinya menjawab keraguan publik atas transparansi anggaran pembelian alutsista itu dalam forum debat pasa Minggu lalu.

Anies pun menganggap dalih Prabowo soal keterbatasan waktu dalam debat tidak bisa dijadikan alasan.

"Sesempit apapun waktu yang ada ya harus dipakai untuk menjelaskan karena itulah forumnya dan rakyat ingin mendengar," ujarnya.

Baca juga: Tanggapi PDI-P, TKN: Bung Karno Pakai Alutsista Bekas Itu Fakta, Masa Prabowo Minta Maaf...

Senada, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga berpandangan bahwa Prabowo semestinya menjelaskan data terkait pertahanan dalam forum debat, bukan membuat forum tersendiri untuk menjelaskannya.

"Menurut saya itu debat, debat itu ya datanya dibuka di debat itu, bukan ajak ngomong berdua," kata Mahfud di Indramayu, Senin, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Mahfud berpendapat, menteri pertahanan itu semestinya menjelaskan data tersebut dalam forum debat karena kandidat lain pun sudah menunjukkan data yang mereka punya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini berpandangan, publik berhak mendapat penjelasan mengenai data yang benar, apabila Prabowo menganggap data yang ditunjukkan kompetitornya salah.

Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan orasi saat bertemu dengan Pemuda Gama Pantura di Indramayu, Jawa Barat, Senin (8/1/2024). Mahfud MD menghadiri deklarasi dukungan dari Pemuda Gama Pantura kepada pasangan Ganjar - Mahfud pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww.ANTARA FOTO/Dedhez Anggara Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan orasi saat bertemu dengan Pemuda Gama Pantura di Indramayu, Jawa Barat, Senin (8/1/2024). Mahfud MD menghadiri deklarasi dukungan dari Pemuda Gama Pantura kepada pasangan Ganjar - Mahfud pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww.

"Yang satu sudah bicara data, nih datanya, lalu dia 'nanti kita omong berdua' enggak boleh dong. Ini debat, harus ke publik, jelaskan juga itu salahnya, data di sini saya punya, gitu. Kalau ngomong berdua namanya itu rembukan, bukan debat," kata Mahfud.

Lagipula, Mahfud menilai, data yang dipertanyakan pun bukanlah data rahasia negara, sehingga sah-sah saja apabila dibahas di forum debat yang ditonton masyarakat luas.

"Rahasia tuh ada undang-undangnya, yang disebut rahasia negara itu misalnya orang desersi, strategi pertahanan, intelijen, itu rahasia negara," kata Mahfud.

"Kalau anggaran, kalau anggaran itu dibuka ke publik, karena itu tanggung jawab ke publik, bukan ajak ngomong berdua bicara data," ujar dia.

Baca juga: Prabowo Ajak Anies Bicara Baik-baik soal Pembelian Alutsista Bekas

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com