Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ajakan Prabowo Bahas Data Alutsista di Luar Debat Ditolak 2 Kubu Capres

Kompas.com - 09/01/2024, 05:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ajakan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk bertemu empat mata membahas data terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista) ditolak mentah-mentah oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pasangan calon nomor urut 1 dan 3 itu kompak menyatakan bahwa penjelasan terkait data tersebut semestinya dipaparkan secara terbuka dalam forum debat calon presiden pada Minggu (7/1/2024) lalu, bukan forum lain.

"Harus di forum terbuka karena ini adalah menyangkut kebijakan, dan ketika menyangkut kebijakan itu, bisa disampaikan kok ada hal teknis yang sifatnya rahasia misalnya terkait dengan alat ini alat itu. Tapi kan terkait anggaran, anggaran harus diceritakan," ujar Anies saat ditemui di Gorontalo, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Disorot Saat Debat Capres, Ini Sederet Alutsista Bekas yang Dibeli Menhan Prabowo

Mantan gubernur DKI Jakarta itu berpandangan, setiap kebijakan yang disusun dan direalisasikan dengan uang pajak yang berasal dari masyarakat, semestinya dapat dijabarkan secara terbuka.

Menurut Anies, Prabowo semestinya menjawab keraguan publik atas transparansi anggaran pembelian alutsista itu dalam forum debat pasa Minggu lalu.

Anies pun menganggap dalih Prabowo soal keterbatasan waktu dalam debat tidak bisa dijadikan alasan.

"Sesempit apapun waktu yang ada ya harus dipakai untuk menjelaskan karena itulah forumnya dan rakyat ingin mendengar," ujarnya.

Baca juga: Tanggapi PDI-P, TKN: Bung Karno Pakai Alutsista Bekas Itu Fakta, Masa Prabowo Minta Maaf...

Senada, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga berpandangan bahwa Prabowo semestinya menjelaskan data terkait pertahanan dalam forum debat, bukan membuat forum tersendiri untuk menjelaskannya.

"Menurut saya itu debat, debat itu ya datanya dibuka di debat itu, bukan ajak ngomong berdua," kata Mahfud di Indramayu, Senin, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Mahfud berpendapat, menteri pertahanan itu semestinya menjelaskan data tersebut dalam forum debat karena kandidat lain pun sudah menunjukkan data yang mereka punya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini berpandangan, publik berhak mendapat penjelasan mengenai data yang benar, apabila Prabowo menganggap data yang ditunjukkan kompetitornya salah.

Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan orasi saat bertemu dengan Pemuda Gama Pantura di Indramayu, Jawa Barat, Senin (8/1/2024). Mahfud MD menghadiri deklarasi dukungan dari Pemuda Gama Pantura kepada pasangan Ganjar - Mahfud pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww.ANTARA FOTO/Dedhez Anggara Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan orasi saat bertemu dengan Pemuda Gama Pantura di Indramayu, Jawa Barat, Senin (8/1/2024). Mahfud MD menghadiri deklarasi dukungan dari Pemuda Gama Pantura kepada pasangan Ganjar - Mahfud pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww.

"Yang satu sudah bicara data, nih datanya, lalu dia 'nanti kita omong berdua' enggak boleh dong. Ini debat, harus ke publik, jelaskan juga itu salahnya, data di sini saya punya, gitu. Kalau ngomong berdua namanya itu rembukan, bukan debat," kata Mahfud.

Lagipula, Mahfud menilai, data yang dipertanyakan pun bukanlah data rahasia negara, sehingga sah-sah saja apabila dibahas di forum debat yang ditonton masyarakat luas.

"Rahasia tuh ada undang-undangnya, yang disebut rahasia negara itu misalnya orang desersi, strategi pertahanan, intelijen, itu rahasia negara," kata Mahfud.

"Kalau anggaran, kalau anggaran itu dibuka ke publik, karena itu tanggung jawab ke publik, bukan ajak ngomong berdua bicara data," ujar dia.

Baca juga: Prabowo Ajak Anies Bicara Baik-baik soal Pembelian Alutsista Bekas

Dalam debat pada Minggu malam lalu, Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal minimum essential force (MEF) dan pengadaan alat utama sistem persenjataan bekas yang dipersoalkan dua capres lainnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Padahal, Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat.

Ketua Umum Partai Gerindra ini beralasan tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskan data-data yang benar.

Selepas debat, Prabowo pun mengungkapkan kekecewaan kepada Ganjar dan Anies yang menurutnya telah menyodorkan data yang salah dalam debat.

Baca juga: Klarifikasi TKN soal Lahan Prabowo yang Diungkit Anies, Tak Sampai 340.000 Hektar

"Saya agak-agak sedikit kecewa dengan kualitas, terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru,” kata Prabowo

Ia juga mengeklaim bahwa data terkait pertahanan bersifat sakral sehingga tidak bisa diungkap begitu saja di muka publik.

"Pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah, ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia,” kata Prabowo.

“Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Justru masalah pertahanan, keamanan, itu sarat dengan hal-hal rahasia,” imbuh dia.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Meutya Hafid saat rapat kerja (Raker) tertutup dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/6/2023).DOK. DPR RI Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Meutya Hafid saat rapat kerja (Raker) tertutup dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Ketua Komisi I DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Meutya Hafid, membela sikap Prabowo yang tidak membongkar data terkait pertahanan.

"Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik. Meski sudah dicecar sebegitu rupa," kata Meutya dalam keterangan pers, Senin.

Politikus Partai Golkar ini menuturkan, data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara.

Meutya pun berpandangan, calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak memahami risiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut.

Baca juga: Menyoal Sikap Prabowo yang Enggan Buka Data Pertahanan Saat Debat...

"Debat ini diperhatikan oleh seluruh dunia. Jika dibicarakan di publik sama saja membuka rahasia pertahanan kita ke negara lain," ujar dia.

Sementara itu, peneliti hubungan luar negeri Centre for Strategic and International Studies Waffaa Kharisma berpandangan, Prabowo semestinya bisa menjelaskan data-data yang dia anggap salah dalam forum debat asalkan telah memahami data mana yang ingin ia klarifikasi.

"Menurut saya sebetulnya harus ada caranya sih untuk mempersingkat kalau misalnya beliau langsung paham dan langsung tahu sebetulnya yang mau didebat data yang mana nih, apa data hektar tanah, atau data anggaran, atau data kebelanjaan?" kata Waffaa, Minggu malam, dikutip dari YouTube Kompas.com.

Menurut dia, Prabowo mempunyai cukup waktu untuk menunjukkan fakta yang benar terhadap satu topik yang datanya ia anggap salah.

Baca juga: Jokowi Makan dengan Ketum Parpol Pengusung Prabowo, Hasto: Menang Pemilu Itu Turun ke Bawah, Bukan ke Atas

Hanya saja, Waffaa menilai Prabowo memang terlalu luas dalam menuding kesalahan data, seolah-olah semua data yang disampaikan capres lain tidak benar.

"Tadi beliau mendebatnya agak luas ya, agak seperti jaring ya, pokoknya salah gitu lho, data-datanya salah, data yang mana? Saya pikir ada bisa satu menit untuk jelaskan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com