Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Ajak Anies Bicara Baik-baik soal Pembelian Alutsista Bekas

Kompas.com - 08/01/2024, 17:04 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan ada saatnya untuk dirinya berbicara secara baik-baik dengan capres nomor urut 1 Anies Baswedan.

Prabowo merespons pertanyaan mengenai Anies yang menyebut Kemenhan memiliki anggaran fantastis Rp 700 triliun, tapi hanya mampu membeli alutsista bekas.

"Saya kira nanti ada tempat dan waktunya, kita bicara yang baik," ujar Prabowo di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Prabowo menjelaskan, yang terpenting adalah dirinya memiliki iktikad yang baik.

Lagipula, kata Prabowo, dirinya juga ingin menciptakan suasana yang kondusif.

Baca juga: TPN Sebut Tak Ada Arahan untuk Pendukung Ganjar Acungkan 3 Jari Saat Prabowo Bicara

"Kalau ada yang punya niat-niat tertentu, mudah-mudahan nanti sadar dan menjadi arif. Kita semua mengabdi untuk rakyat," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyinggung pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas yang dibeli Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pimpinan Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Anies saat memaparkan visi dan misi dalam debat ketiga pemilihan presiden (pilpres) 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) malam.


Awalnya, Anies menyinggung Kemenhan menjadi salah satu kementerian yang dibobol hacker.

Padahal, kata dia, Kemenhan mempunyai anggaran fantastis yakni mencapai Rp 700 triliun, namun tak bisa digunakan untuk mengantisipasi serangan hacker.

"Ironisnya Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023, sebuah ironi. Karena itu kami ingin mengembalikan dan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu," kata Anies.

Baca juga: Diberi Anies Nilai 11 dari 100, Prabowo Garuk-garuk Kepala Sambil Cengengesan

Dari anggaran sebesar itu, Anies juga heran mengapa Kemenhan justru membeli alutsista bekas.

Terlebih, rencana pembelian ini terjadi ketika setengah dari total prajurit TNI hingga kini belum mempunyai rumah dinas.

"Justru digunakan untuk membeli alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com