Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Pupuk Subsidi Langka karena Perang Rusia-Ukraina, Ganjar: Ada Bahan dari Negara Lain Kok

Kompas.com - 04/01/2024, 12:22 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BLORA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo tidak sepakat bila persoalan kelangkaan pupuk dikarenakan terjadinya perang di negara produsen bahan baku pupuk, Rusia dan Ukraina.

Saat ini, keluhan soal kelangkaan pupuk terjadi di berbagai daerah sejak pemerintah mengurangi porsi subsidi karena tingginya harga.

"Ada sumber bahan pupuk yang dari negara lain kok," kata Ganjar kepada wartawan setelah berkampanye di hadapan para petani di Dusun Bladeg, Desa Kutukan, Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2024).

Namun, Ganjar tidak merinci negara mana yang dimaksud.

Baca juga: Soal Anggaran Program Internet Gratis, TPN Ganjar-Mahfud: Masih Dihitung

Ganjar justru ingin agar Indonesia tidak ketergantungan bahan baku pupuk dari negara lain dan berharap Indonesia bisa memproduksi pupuk secara mandiri menggunakan sumber daya yang tersedia, atau berkolaborasi dengan negara lain untuk produksi pupuk yang bahan bakunya tidak ada di Indonesia.

"Kalau intinya kan beberapa materinya adalah gas, maka sumber-sumber gas yang ada di Indonesia ini bisa kita prioritaskan untuk pupuk itu," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Beberapa yang lain kan kita bisa, dalam hubungan dagang luar negeri kita mengajak partnership dengan mereka, mutual kegiatannya, dan kemudian kita bisa menggunakan pola-pola kerja sama untuk bersama-sama," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina menjadi salah satu penyebab kelangkaan pupuk di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Jokowi di hadapan para petani saat pembinaan petani se-Jawa Tengah di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada Selasa, 2 Januari 2024.

Baca juga: Jokowi Janji Tambah Anggaran Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun untuk Semester II Tahun 2024

"Yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina," kata Jokowi seperti ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

"Ini fakta, sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan dari Rusia. Bahan bakunya tidak ada berarti harganya... Itulah problem-nya Bapak/Ibu sekalian," ujarnya melanjutkan.

Awalnya, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya selalu mendapat keluhan yang sama sejak tahun 2020, yaitu masalah pupuk bersubsidi.

Menurut Jokowi, langkanya pupuk subsidi di dalam negeri bisa dimaklumi lantaran saat itu ekonomi dunia tidak pasti imbas pandemi Covid-19. Akibatnya, terjadi krisis keuangan, krisis pangan, hingga krisis energi.

Tidak baiknya ekonomi dunia juga tecermin ketika 96 dari 200 negara meminta bantuan kepada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

"Artinya negara itu sakit. Supaya kita semuanya tahu. Karena Covid-19 itu menyebabkan banyak negara jatuh tergelimpang karena ekonominya menjadi lemah, keuangannya menjadi tidak baik. 96 negara, bayangkan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Jelaskan Alasan Pupuk Subsidi Langka ke Petani: Ada Perang Rusia-Ukraina

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com