Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Janji Tambah Anggaran Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun untuk Semester II Tahun 2024

Kompas.com - 02/01/2024, 18:49 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bakal menambah anggaran subsidi pupuk senilai Rp 14 triliun tahun 2024 ini.

Arahan penambahan anggaran untuk pupuk bersubsidi itu sudah disampaikan Jokowi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Hal itu diungkapkan Jokowi di hadapan para petani saat pembinaan petani se-Jawa Tengah di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (2/1/2024) sore.

"Di 2024 ini, saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitungan kita Rp 14 triliun, harus ditambah. Untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," kata Jokowi seperti ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Yang Bisa Blusukan Ganjar dan Jokowi, Prabowo Tidak Bisa

Jokowi mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk pupuk bersubsidi di semester II tahun 2024 lantaran masih dalam proses pengajuan kepada DPR RI.

Namun, mantan Gubernur DKI ini memastikan bahwa pemerintah akan berusaha merealisasikan tambahan anggaran untuk subsidi pupuk secepatnya.

"Sebentar, saya kira ini dari Menteri Pertanian sudah mengajukan, dari Menteri Keuangan nanti juga akan mendorong agar segera itu bisa direalisasikan," ujat Jokowi.

Kendati masih dalam pengajuan, Kepala Negara memastikan bahwa stok pupuk subsidi di semester I 2024 sudah aman.

Baca juga: Jokowi Resmikan 3 Jembatan di Jateng Senilai Rp 251 Miliar

Mantan Wali Kota Solo ini mengaku sudah bertanya langsung kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Dari 1,7 juta ton stok pupuk, 1,2 juta ton di antaranya adalah pupuk bersubsidi.

"Sangat siap untuk pupuk bersubsidi sangat siap. Yang kita berusaha nanti untuk semester keduanya. Artinya yang tadi Rp 14 triliun itu untuk semester keduanya, sekarang dari Pupuk Indonesia langsung saya tanya, bukan ke Pak Menteri (Pertanian), langsung ke Pak Direktur," kata Jokowi.

Jokowi berharap, stok pupuk tersebut membuat kelangkaan pupuk bersubsidi yang kerap dikeluhkan petani sejak tahun 2020 bisa teratasi.

Terlebih, sistem pembelian pupuk sudah dipermudah. Jokowi mengatakan, pembelian pupuk bersubsidi bisa memakai Kartu Tani maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Ini lah yang kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi. Saya tidak ingin dengar itu. Urusan pupuk nanti biar urusannya Pak Mentan (Menteri Pertanian) dan Pak Dirut PT Pupuk Indonesia. Nanti saya cek," ujar Jokowi.

"Nanti yang Rp 14 triliun sudah disetujui, saya akan kabarkan ke Bapak Ibu saudara sekalian," katanya melanjutkan.

Baca juga: Janjikan Tambahan Subsidi Rp 14 Triliun, Jokowi: Saya Tak Ingin Dengar Masalah Pupuk Lagi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Habiburokhman Setuju Keluarga Pelaku Judi 'Online' yang Miskin Terima Bansos, Ini Alasannya

Habiburokhman Setuju Keluarga Pelaku Judi "Online" yang Miskin Terima Bansos, Ini Alasannya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sandiaga Uno Siap Di-'reshuffle' | Golkar Pantau Elektabilitas Ridwan Kamil

[POPULER NASIONAL] Sandiaga Uno Siap Di-"reshuffle" | Golkar Pantau Elektabilitas Ridwan Kamil

Nasional
Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com