Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Janji Tambah Anggaran Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun untuk Semester II Tahun 2024

Kompas.com - 02/01/2024, 18:49 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bakal menambah anggaran subsidi pupuk senilai Rp 14 triliun tahun 2024 ini.

Arahan penambahan anggaran untuk pupuk bersubsidi itu sudah disampaikan Jokowi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Hal itu diungkapkan Jokowi di hadapan para petani saat pembinaan petani se-Jawa Tengah di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (2/1/2024) sore.

"Di 2024 ini, saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitungan kita Rp 14 triliun, harus ditambah. Untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," kata Jokowi seperti ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Yang Bisa Blusukan Ganjar dan Jokowi, Prabowo Tidak Bisa

Jokowi mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk pupuk bersubsidi di semester II tahun 2024 lantaran masih dalam proses pengajuan kepada DPR RI.

Namun, mantan Gubernur DKI ini memastikan bahwa pemerintah akan berusaha merealisasikan tambahan anggaran untuk subsidi pupuk secepatnya.

"Sebentar, saya kira ini dari Menteri Pertanian sudah mengajukan, dari Menteri Keuangan nanti juga akan mendorong agar segera itu bisa direalisasikan," ujat Jokowi.

Kendati masih dalam pengajuan, Kepala Negara memastikan bahwa stok pupuk subsidi di semester I 2024 sudah aman.

Baca juga: Jokowi Resmikan 3 Jembatan di Jateng Senilai Rp 251 Miliar

Mantan Wali Kota Solo ini mengaku sudah bertanya langsung kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Dari 1,7 juta ton stok pupuk, 1,2 juta ton di antaranya adalah pupuk bersubsidi.

"Sangat siap untuk pupuk bersubsidi sangat siap. Yang kita berusaha nanti untuk semester keduanya. Artinya yang tadi Rp 14 triliun itu untuk semester keduanya, sekarang dari Pupuk Indonesia langsung saya tanya, bukan ke Pak Menteri (Pertanian), langsung ke Pak Direktur," kata Jokowi.

Jokowi berharap, stok pupuk tersebut membuat kelangkaan pupuk bersubsidi yang kerap dikeluhkan petani sejak tahun 2020 bisa teratasi.

Terlebih, sistem pembelian pupuk sudah dipermudah. Jokowi mengatakan, pembelian pupuk bersubsidi bisa memakai Kartu Tani maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Ini lah yang kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi. Saya tidak ingin dengar itu. Urusan pupuk nanti biar urusannya Pak Mentan (Menteri Pertanian) dan Pak Dirut PT Pupuk Indonesia. Nanti saya cek," ujar Jokowi.

"Nanti yang Rp 14 triliun sudah disetujui, saya akan kabarkan ke Bapak Ibu saudara sekalian," katanya melanjutkan.

Baca juga: Janjikan Tambahan Subsidi Rp 14 Triliun, Jokowi: Saya Tak Ingin Dengar Masalah Pupuk Lagi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dilaporkan Nurul Ghufron Ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron Ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com