Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Jelaskan Alasan Pupuk Subsidi Langka ke Petani: Ada Perang Rusia-Ukraina

Kompas.com - 02/01/2024, 19:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina menjadi salah satu penyebab kelangkaan pupuk di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Jokowi di hadapan para petani saat pembinaan petani se-Jawa Tengah di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (2/1/2024) sore.

"Yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina," kata Jokowi seperti ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

"Ini fakta, sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan dari Rusia. Bahan bakunya tidak ada berarti harganya... Itulah problem-nya Bapak Ibu sekalian," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Janji Tambah Anggaran Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun untuk Semester II Tahun 2024

Awalnya, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya selalu mendapat keluhan yang sama sejak tahun 2020, yaitu masalah pupuk bersubsidi.

Menurut Jokowi, langkanya pupuk subsidi di dalam negeri bisa dimaklumi lantaran saat itu ekonomi dunia tidak pasti imbas pandemi Covid-19. Akibatnya, terjadi krisis keuangan, krisis pangan, hingga krisis energi.

Tidak baiknya ekonomi dunia juga tecermin ketika 96 dari 200 negara meminta bantuan kepada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

"Artinya negara itu sakit. Supaya kita semuanya tahu. Karena Covid-19 itu menyebabkan banyak negara jatuh tergelimpang karena ekonominya menjadi lemah, keuangannya menjadi tidak baik. 96 negara, bayangkan," kata Jokowi.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Yang Bisa Blusukan Ganjar dan Jokowi, Prabowo Tidak Bisa

Belum selesai masalah Covid-19, Jokowi mengungkapkan, terjadi perang di Rusia dan Ukraina.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bercerita melihat langsung perang tersebut ketika melawat ke dua negara yang tengah berkonflik itu.

Jokowi mengatakan, perang membuat penduduk di Ukranina dan Rusia menderita.

"Kita juga wajib bersyukur negara ini tentram damai tidak ada masalah, benar? Ini wajib disyukuri. (Saat) Covid-19 kita bisa bangkit, (lalu) ada perang di negara maju, perang Ukraina," ujar Jokowi.

Perang itu lantas membuat gandum, yang menjadi komoditas ekspor utama kedua negara, sulit keluar.

Baca juga: Jokowi Resmikan 3 Jembatan di Jateng Senilai Rp 251 Miliar

Kepada Jokowi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan ada sekitar 77 juta ton gandum di dalam negeri yang tidak bisa diekspor karena perang. Operasional pelabuhan-pelabuhan tempat pengiriman barang terhenti, keamanan kapal pun berisiko.

Hal serupa turut dialami oleh Rusia. Presiden Rusia, Vladimir Putin menyampaikan ada 130 juta ton stok gandum yang tidak bisa diekspor.

"Artinya orang-orang di negara manapun yang makan gandum menjadi kehilangan makanan pokoknya. Bisa kita bayangkan. 77 plus 130 (ton), berarti 207 juta ton berhenti di Rusia dan Ukraina," kata Jokowi.

Jokowi kala itu sempat merasa bersyukur karena makanan pokok Indonesia adalah beras, bukan gandum. Namun, ia menyadari bahwa bahan baku pupuk yang kerap dipakai petani juga berasal dari Rusia dan Ukraina.

Lantaran dua negara tengah berkonflik, pengiriman pupuk pun terkendala logistik.

"Ini lah yang kemudian kita nabrak-nabrak, berusaha agar bahan baku itu tercukupi. Tetapi juga yang namanya PT Pupuk Indonesia adalah perusahaan, kalau belinya di sana mahal, jualnya juga mahal. Ceritanya kurang lebih seperti itu. Supaya kita tahu semuanya," ujar Jokowi.

Baca juga: Janjikan Tambahan Subsidi Rp 14 Triliun, Jokowi: Saya Tak Ingin Dengar Masalah Pupuk Lagi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com