Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kader PPP Dukung Prabowo-Gibran, Mardiono Sebut Itu Penyusupan dan Sudah Dikeluarkan

Kompas.com - 03/01/2024, 20:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono buka suara mengenai adanya sejumlah kader partainya yang mengatasnamakan "Pejuang PPP" mendukung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Padahal, PPP sudah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Mardiono mengatakan bahwa mereka adalah penyusup di partainya.

"Jadi penyusupan itu di mana-mana pasti ada. Jangankan di sebuah organisasi ya, kadang-kadang shalat Jumat di masjid saja ada yang mencuri sandal. Jadi tipe-tipe orang seperti itu di mana pun ada," kata Mardiono di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Baca juga: Plt Ketum PPP Akan Pecat Kader yang Dukung Prabowo-Gibran

Dia menyampaikan bahwa oknum yang mengatasnamakan "Pejuang PPP" itu sudah dikeluarkan sebagai kader partai. Pihaknya pun sudah mencabut keanggotaan mereka yang mendukung Prabowo-Gibran.

Pasalnya, mereka tidak memahami dan mengetahui organisasi, partai politik maupun etika partai.

Menurut Mardiono, mereka bahkan baru bergabung dengan PPP selama tujuh bulan.

"Mereka bergabung dengan PPP tujuh bulan, saya ini mengabdi di PPP ini 26 tahun. Sehingga hari ini saya diberi amanah untuk menahkodai PPP ini. Saya adalah seorang pejuang," ujarnya.

Baca juga: Ketum PPP: Deklarasi Oknum Satpol PP Dukung Gibran Langgar Aturan, TPN Akan Sikapi

Lebih lanjut, Mardiono mengatakan, sejumlah orang itu tidak bisa dianggap sebagai "Pejuang PPP" karena baru bergabung selama tujuh bulan.

Terlebih, mereka belum membaca Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

"Jadi itu saya tempatkan sebagai bagian dari penyusupan. Tapi Alhamdulillah karena Allah masih sayang PPP, maka dia tunjukkan lebih cepat. Jadi saya bersyukur orang-orang yang demikian itu oleh Allah ditunjukkan lebih cepat lagi," kata Mardiono.

"Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa mereka baru bergabung tujuh bulan, belum genap satu tahun. Jadi membaca AD/ART saja rupanya belum," ujarnya lagi.

Baca juga: Dukung Prabowo-Gibran, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP Dicopot

Sebelumnya diberitakan, sejumlah kader PPP yang menyebut dirinya "Pejuang PPP" mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran.

Mereka digawangi oleh Witjaksono yang merupakan wakil ketua Majelis Pertimbangan PPP.

“Kami memang konsolidasi, banyak aspirasi yang kami terima dari bawah. Jadi karena aspirasi banyak dari bawah, kami konsolidasi, akhirnya terjadi acara ini,” kata Witjaksono kepada awak media usai deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 28 Desember 2023.

Witjaksono mengaku sudah berkomunikasi dengan Plt Ketua Umum PPP Mardiono. Tetapi, ia enggan mengungkap respons dari Mardiono.

“Silakan dikonfirmasi sendiri ke beliau,” ujar Witjaksono.

Baca juga: Ada Kader PPP Membelot ke Prabowo-Gibran, Sandiaga: Jangan Tambah Musuh

Witjaksono mengatakan, dirinya dan sejumlah kader PPP yang tergabung “Pejuang PPP” siap disanksi karena mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Gibran.

Diketahui, PPP merupakan partai pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Saya siap menerima segala sanksi apabila dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah,” kata Witjaksono.

“Kami dari Pejuang PPP insya Allah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran,” ujarnya lagi.

Baca juga: PDI-P Buka Suara Soal Sejumlah Kader PPP Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com