Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahlil Sebut Tak Ada Parpol Berkuasa Lebih dari 10 Tahun, TPN: Dia Sering Melantur

Kompas.com - 25/12/2023, 17:53 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang meminta PDI-P berhati-hati karena sejarah mencatat tidak ada partai politik yang berkuasa lebih dari 10 tahun.

Menanggapi hal itu, Chico yakin PDI-P mampu menang untuk ketiga kalinya di Pemilihan Legislatif (Pileg) dan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"PDI Perjuangan yakin menang hattrick, baik itu di Pileg maupun Pilpres. Bukan karena kami berkuasa, tapi karena kerja kerja nyata yang dampak positifnya dirasakan rakyat utamanya mereka di akar rumput," kata Chico kepada Kompas.com, Senin (25/12/2023).

Baca juga: Yakin Menang di Solo, Ganjar: Di Sini Banteng Kuat Sekali

Ia menyebut, kerja keras tersebut dilakukan oleh kader anggota legislatif maupun eksekutif seluruh Indonesia sejak lama, baik ketika berada di koalisi pemerintahan atau tidak.

Selain itu, kader-kader pun bekerja dari pintu ke pintu untuk menyosialisasikan program dan paslon. Oleh karena itu, dia mengingatkan Bahlil untuk berhati-hati dalam berbicara.

"Justru kami ingin ingatkan Bahlil untuk lebih berhati-hati dalam berbicara, dan bertindak. Karena akhir akhir ini dia terlalu sering bicara dan melantur," ucap dia.

Terpisah, politikus PDIP Hendrawan Supratikno menilai, yang disampaikan Bahlil memang tidak keliru secara teoritis normatif.

Sebab, faktanya, tidak ada parpol yang berkuasa lebih dari 10 tahun karena terus berubah dan berganti.

Namun, pola tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kepastian.

Baca juga: Amin Mau Rebut Suara Jateng, Ganjar: Kita Bukan Orang Khawatir, Kita Orang Optimis

Menurut dia, menjadikan hal tersebut sebagai pola yang pasti dan deterministik justru menjadi fatal.

"Dinamika kekuasaan selalu membuka peluang serba mungkin. Panggung politik dan kekuasaan di Indonesia masih menyimpan kejutan-kejutan di luar pola yang biasa kita bayangkan," ucap dia.

Ia lantas mencontohkan kejutan-kejutan di panggung politik yang pernah terjadi.

Salah satunya ketika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menjadi rival Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 masuk kabinet di masa kedua kepemimpinan Jokowi.

"Bahlil tentu bingung waktu melihat Prabowo, lawan keras Jokowi, tiba-tiba masuk kabinet dan bermetamorfosa berkongsi dengan Jokowi. Bahlil tentu bingung, MK tiba-tiba membuat aturan main baru dalam pencalonan pilpres. Tak ada ahli nujum yang berpikir demikian," ucap dia.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Bakal Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi, tapi Disertai Perbaikan Eksekusi

Sebelumnya diberitakan, Bahlil memperingatkan PDI Perjuangan untuk berhati-hati karena sejarah mencatat tidak ada partai politik yang berkuasa selama lebih dari 10 tahun pada masa reformasi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com