Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar-Mahfud Bakal Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi, tapi Disertai Perbaikan Eksekusi

Kompas.com - 24/12/2023, 18:39 WIB
Ihsanuddin

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Sumantri Suwarno mengatakan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo dengan memperbaiki kualitas eksekusi.

“Pasangan Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi dengan memperbaiki kualitas eksekusi di lapangan,” kata Sumantri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, seperti dilansir Antara.

Ia menyebut pembangunan infrastruktur tidak boleh lagi mengorbankan vendor yang mayoritas berasal dari pengusaha kecil.

Baca juga: Jika Menang, Ganjar Janjikan Gaji Tetap untuk Guru Mengaji

 

Kualitas pelaksanaan juga akan diperbaiki dengan tata kelola yang bijaksana.

“Kualitas pelaksanaan akan diperbaiki dengan tata kelola yang prudent (bijaksana, red.) dan penegakan hukum yang tegas untuk menimbulkan efek jera pelaku korupsi belanja infrastruktur ini,” ujar dia.

Sementara itu, dari sisi pemilihan prioritas proyek, Ganjar-Mahfud akan menitikberatkan pada kepentingan konektivitas terhadap infrastruktur lainnya dan menghitung efek bagi masyarakat di sekitar infrastruktur tersebut.

“Jangan sampai infrastruktur terbangun, tetapi utilitasnya rendah dan hanya menambah beban keuangan pemerintah,” imbuh Sumantri.

Baca juga: Ganjar Optimistis Raup Suara Masyarakat Solo Meski Dipimpin Gibran

Menurut dia, pembangunan infrastruktur yang baik akan menggerakkan pembangunan dari dua sisi, yakni menaikkan belanja pemerintah dan masyarakat selama pembangunan; serta menyumbang pertumbuhan ekonomi ketika selesai pembangunan karena dapat memperlancar arus barang dan jasa.

“Infrastruktur yang terkoneksi dengan baik juga akan menurunkan biaya logistik dan menjadi salah satu daya tarik investor asing untuk masuk menanamkan modalnya di Indonesia,” ucap Sumantri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com