Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Bahlil yang Ingatkan PDI-P Berkuasa 10 Tahun, Ganjar: Kita Selalu Bersama Rakyat

Kompas.com - 25/12/2023, 10:45 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut PDI Perjuangan sudah berkuasa 10 tahun mendapat tanggapan dari calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Menurut Bahlil, selepas era Reformasi belum ada partai politik yang berkuasa selama lebih dari 10 tahun.

Ganjar meyakini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai salah satu parpol yang mengusungnya akan tetap berupaya mencapai prestasi terbaik pada Pemilu 2024.

"Ya kalau kita selalu bersama dengan rakyat saja," kata Ganjar Hal tersebut disampaikan Ganjar saat blusukan ke Pasar Notoharjo, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023), seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Bakal Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi, tapi Disertai Perbaikan Eksekusi

Ganjar tidak menyatakan berbeda pendapat dengan Bahlil, tetapi dia menyampaikan sudah mengenal sang menteri cukup lama.

"Pak Bahlil kan unik orangnya. Ya, unik ya, orang yang adaptif, ke sana ke mari. Biasa saja. Saya kenal betul dengan Pak Bahlil," ucap Ganjar.

Sebelumnya diberitakan, Bahlil menyarankan PDI Perjuangan untuk berhati-hati karena sejarah mencatat tidak ada partai politik yang berkuasa selama lebih dari 10 tahun pada masa reformasi.

"PDI-P berkuasa, sudah hampir 10 tahun juga ini. Jadi hati-hati ada silih bergantinya, kira-kira kan. Kalau kita sejarah dari reformasi, partai berkuasa 10 tahun nanti berganti lagi," dalam acara Simposium Demokrasi di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Baca juga: Ingatkan PDI-P Kekuasan Berputar, Bahlil: Tak Ada Parpol Berkuasa Lebih dari 10 Tahun

 

Awalnya, Bahlil menuturkan bahwa demokrasi membuat jabatan kepala daerah, anggota DPR, hingga presiden bisa diisi secara bergantian.

Salah satu bukti adalah partai politik yang tidak bisa berkuasa selama lebih dari 10 tahun sejak Indonesia memasuki masa reformasi.

Ia menuturkan, setelah reformasi tahun 1998 hingga 2009, partai pemenang pemilihan umum (pemilu) selalu berganti, dari PDI-P, Golkar, lalu Demokrat.

Pemegang jabatan presiden pun terus berganti dari Presisen Gus Dur, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat dua periode atau 10 tahun.

Baca juga: Muhaimin Ditanya Gibran Soal SGIE, Bahlil: Bingung Juga Kalau Tidak Tahu

"Demokrat bertahan hanya sampai 10 tahun, ganti lagi, kalau di era Orde Baru itu sampai 30 tahun Golkar berkuasa," kata Bahlil.

Ia melanjutkan, SBY pun digantikan oleh Jokowi dan PDI-P menjadi partai penguasa selama dua periode.

Berkaca dari sejarah yang ada, Bahlil mengingatkan bahwa bisa saja kekuasaan PDI-P berakhir karena telah berkuasa selama 10 tahun.

Baca juga: Di Depan Mahasiswa, Bahlil: Begitu Kalian jadi Pejabat, Mungkin Lebih Jahat dari Saya

"Sejarah dari reformasi, partai berkuasa 10 tahun nanti berganti lagi. Partai berikutnya juga apakah akan bertahan 10 tahun? Wallahualam," kata Bahlil.

(Penulis: Ardito Ramadhan | Editor: Sabrina Asril)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Saat Anies 'Dipalak' Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Saat Anies "Dipalak" Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Nasional
Anies Kini Blak-blakkan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Anies Kini Blak-blakkan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Nasional
Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Nasional
Anies ke Warga Jakarta: Rindu Saya Enggak? Saya Juga Kangen, Pengen Balik ke Sini...

Anies ke Warga Jakarta: Rindu Saya Enggak? Saya Juga Kangen, Pengen Balik ke Sini...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com