Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ingin Undang Capres, Anies Siap Datang

Kompas.com - 15/12/2023, 13:34 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku siap memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memaparkan konsep pemberantasan korupsi jika terpilih jadi presiden.

Anies mengeklaim, setiap mendapatkan undangan dari berbagai pihak, dirinya pasti datang. Terlebih jika diundang tersebut bertujuan menyampaikan gagasan sebagai seorang calon presiden.

“Kalau undangan untuk berbagi pandangan, berbagi gagasan, selama ini selalu siap, boleh dicek saja, ada undangan yang kita enggak dateng?” kata saat ditemui di Islamic Centre Bekasi, Jalan Jenderal Ahmadi Yani, Kota Bekasi, Jumat (15/12/2023).

“Apalagi kalau yang mengundang adalah KPK,” ucap eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: KPK Bakal Undang 3 Capres untuk Paparkan Gagasan Pemberantasan Korupsi

Di sisi lain, Anies berpandangan, debat merupakan ajang pasangan calon pemimpin beradu gagasan untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

Melalui debat, masyarakat dapat mempunya referensi untuk memilih calon pemimpin yang dinilai mengerti persoalan dan dapat menyelesaikan masalah tersebut.

“Kalau ada debat itu (soal pemberantasan korupsi) saya harap jadi kesempatan untuk masyarakat memberikan penilaian atas para calon terkait pemberantasan korupsi,” kata Anies.

Diberitakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan lembaga antirasuah bakal mengundang tiga capres untuk menghadiri forum antikorupsi di lembaga antirasuah.

Ghufron menyampaikan, agenda ini bukan debat antar capres, melainkan pemaparan bagaimana visi misi dan gagasan para capres tentang pemberantasan korupsi,

Baca juga: Catatan Kehadiran 3 Capres-Cawapres di Acara Diskusi Terbuka

“KPK akan mengadakan momen sendiri, bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi,” kata Ghufron saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023).

Menurut Ghufron, acara itu merupakan bentuk upaya KPK dalam memastikan bagaimana komitmen capres nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam pemberantasan korupsi. Pertemuan itu, kata Ghufron, akan difokuskan pada isu antikorupsi.

“Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari,” ujar Ghufron.


Sebelumnya, Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango menyesalkan tiga kandidat capres tidak ada yang menawarkan konsep pemberantasan korupsi dalam debat pertama di KPU.

Menurut Nawawi, para kandidat hanya berjanji akan memberantas korupsi, namun tidak menjelaskan bagaimana caranya secara konseptual.

Baca juga: Debat Panas Anies, Prabowo, dan Ganjar soal Parpol: Singgung Oposisi hingga Indeks Demokrasi

“Semalam, saya ikut juga karena diundang menyaksikan debat kusir, eh maaf debat capres," ujar Nawawi dalam peringatan Hari Peringatan Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Istora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com