Debat Capres Pertama: Membaca Polarisasi Representasi Petahana Vs Penantang

DEBAT pertama calon presiden (capres) 2024 memberikan gambaran tentang polarisasi politik dan peta kontestasi politik.

Capres nomor urut satu Anies Baswedan dengan percaya diri menunjukkan identitas dirinya sebagai pendatang baru, yang menawarkan perubahan struktur politik dalam bayang-bayang petahana, Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan sikap merebut kekuasaan secara legal.

Capres nomor urut dua Prabowo Subianto menjelmakan diri sebagai bagian petahana yang siap mempertahankan kekuasaan Jokowi, tidak membawa tawaran gagasan baru.

Capres nomor tiga Ganjar Pranowo membentangkan politik ganda (dua kaki). Capres ini menunjukkan bukan pasukan penerus kekuasaan petahana, tetapi gestur Ganjar menunjukkan sebagai pasangan capres bagian dari petahana, wacapres Mahfud MD sebagai representasi petahana.

Sub topik debat yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat tentang Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

Anies Baswedan mengekspresikan gagasannya tentang politisasi hukum dan kekuasaan. Hukum seharusnya menjadi rujukan dan pedoman utama bagi rezim petahana dan pemerintahannya untuk menjalankan kekuasaan.

Bukan sebaliknya, hukum dijadikan alat kekuasaan, yang mencederai rasa keadilan seperti kasus politisaasi hukum terkait uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat usia capres-cawapres.

Putusan MK mengoreksi syarat usia minimum capres-cawapres, cacat etika. Namun, capres urutan dua tetap menggunakan putusan itu untuk melegalkan Gibran Rakabuming menjadi cawapres.

Isu lain tentang sejumlah pekerjaan rumah yang belum tuntas berkaitan dugaan pelanggaran HAM seperti penembakan di KM 50 Tol Cikampek, Jabar, tragedi suporter tewas di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jatim. Kemudian masalah pembatasan kebebasan berpendapat.

Capres nomor urut satu dengan tegas dan percaya diri menampilkan sikap politik bahwa deteritorialisasi dan dekodifikasi, kekuasaan petahana harus dilakukan, suksesi kepada penantang harus terlaksana pada Pemilu 2024.

Prabowo Subianto menampilkan pandangan tentang keberhasilan pelaksanaan program peningkatan efektivitas hukum, penyelesaian skandal HAM, demokratisasi, akuntabilitas pemerintah.

Dengan gestur sebagai penerus petahana, capres nomor urut dua menegaskan sikap untuk mempertahankan dan melanjutkan kekuasaan petahana.

Capres nomor tiga, Ganjar Pranowo menempatkan diri pada persilangan area yang diperebutkan oleh capres Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Posisi cawapres Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum,dan Keamanan, menjadikannya canggung untuk berbicara lugas.

Ganjar tidak mengaku secara tersurat keberhasilan rezim Jokowi, sebaliknya capres ini juga tidak mengkritik rezim petahana.