Adu Gagasan Capres soal Layanan Publik: Ganjar Pamerkan “Lapor Gub”, Anies Ungkit “Jaki”

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat perdana Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam, turut membahas program strategis tiga calon presiden (capres) untuk meningkatkan sektor pelayanan publik.

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan, dirinya punya pengalaman lebih dari 10 tahun menangani ini. Sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode, 2013-2018 dan 2018-2023, ia mengaku selalu melibatkan kelompok rentan dalam merumuskan kebijakan publik.

“Mengajak mereka berpartisipasi sejak awal. Satu, menghadirkan dalam setiap musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan yang lain, termasuk orang tua,” katanya.

Menurut Ganjar, pelibatan kelompok rentan penting supaya warga peduli terhadap pembangunan yang akan dikerjakan pemerintah.

Diharapkan pula tercapai kesetaraan antara pemerintah dan warga dalam proses perencanaan, sehingga pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Sehingga, fisiknya kalau membangun, mereka paham mana yang akan menggunakan, sehingga tidak ada lagi protes pada soal itu,” ucap Ganjar.

Baca juga: Debat Panas Anies, Prabowo, dan Ganjar soal Parpol: Singgung Oposisi hingga Indeks Demokrasi

Bersamaan dengan itu, kata Ganjar, dalam pelaksanaan pembangunan, publik harus mengawasi pemerintah.

Selama memimpin pemerintahan Jawa Tengah, Ganjar menyebut, upaya pengawasan ini diwujudkan melalui pembuatan portal dan aplikasi laporan pengaduan bernama Lapor Gub. Melalui Lapor Gub, warga Jateng dapat menyampaikan komplain, kritik, dan masukan untuk pemerintah.

“Kami membuat Lapor Gub sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintah enggak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan,” kata Ganjar.

Jika terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya, Ganjar berjanji untuk membuat aplikasi atau portal aduan semacam ini sebagai sarana pengawasan pemerintah oleh masyarakat.

“Sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu. Sehingga pelayanan akan bisa jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi,” tuturnya.

Baca juga: Adu Gagasan Capres soal Konflik Papua: Prabowo Ingin Perkuat Aparat, Ganjar-Anies Tawarkan Pendekatan Dialog

Sejalan dengan Ganjar, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan, pelayanan publik harus memprioritaskan kompok rentan, yakni penyandang disabilitas, perempuan terutama ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia (lansia). Menurutnya, pelayanan publik mesti transparan dan terukur.

“Layanan pemerintah itu tidak ada yang baru, semua yang dilayani pemerintah itu hal yang berulang. Jadi, kalau disebut masalah, itu pasti pernah terjadi sebelumnya, pasti berulang,” kata Anies.

Anies lantas memamerkan Jaki, aplikasi dan portal pengaduan yang dibuat pemerintah provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinannya, 2017-2022.

“Jaki adalah sebuah superapps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya,” ujarnya.