Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Prabowo soal Isu Penculikan Aktivis Muncul 5 Tahun Sekali, Usman Hamid: Tiap Kamis Korban Bersuara

Kompas.com - 13/12/2023, 05:40 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid membantah pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto bahwa kasus penculikan 1998 merupakan isu yang dimunculkan lima tahun sekali atau ketika pemilihan umum (Pemilu).

Usman mengatakan, setiap hari Kamis keluarga korban penculikan 1998 selalu berkumpul di depan Istana Negara. Mereka menuntut keadilan dan keberadaan anak atau sanak saudaranya.

Namun, Prabowo terkesan menganggap remeh penghilangan paksa tersebut dan menuding kasus itu dipolitisasi.

“Di dalam segmen sebelumnya di dalam debat ini capres nomor 2 (Prabowo) mengatakan bahwa ini isu lima tahunan, padahal tidak,” ujar Usman dalam program live Debat Capres di Kompas TV, Selasa (12/12/2023).

“Tiap hari Kamis para korban itu mengangkat suara ini, mengangkat masalah-masalah orang hilang ini,” katanya lagi.

Baca juga: Nilai Jawaban Prabowo Cukup soal HAM, Ganjar: Tinggal Publik yang Menilai

Usman mengingatkan kembali bahwa keluarga korban menggelar Aksi Kamisan dan menyuarakan tuntutan atas keadilan. Mereka biasanya mengenakan pakaian dan payung berwarna hitam.

Ia juga menegaskan bahwa pihak yang menyuarakan keadilan untuk korban penghilangan paksa itu adalah keluarga korban, bukan mantan aktivis 1998 Budiman Sudjatmiko.

“Korban setiap Kamis bersuara, bukan Budiman yang tiap pemilu baru bicara, dan Budiman tidak pernah diculik,” kata Usman Hamid.

Usman kemudian menggarisbawahi pentingnya perspektif korban yang dikemukakan Ganjar dalam sesi debat pertama saat membicarakan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Saling Sindir Anies dan Prabowo Saat Bahas Isu Polusi Jakarta

Ganjar juga membacakan empat rekomendasi DPR RI pada 2009 terkait kasus pelanggaran HAM, yakni pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc, pencarian korban atau kuburan korban penculikan 1998 jika sudah meninggal, penuntutan para pelaku, dan jaminan keamanan.

“Kalau timses bilang Prabowo mencalonkan (jadi presiden) 2009 tidak ada yang mempersoalkan, siapa bilang? Banyak sekali yang mempersoalkan. Bahkan, DPR mempersoalkan itu,” kata Usman.

Sebelumnya, dalam debat capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ganjar menanyakan soal makam 13 korban penculikan 1998 kepada Prabowo.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu bertanya apakah Prabowo akan mencari dan menunjukkan makam aktivis yang hilang di masa Orde Baru untuk diziarahi keluarga mereka.

Ganjar juga menanyakan komitmen Prabowo terhadap penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca juga: Prabowo Tak Jawab Pertanyaan Ganjar soal Makam 13 Aktivis yang Diculik

Kemudian, Prabowo mengklaim bahwa dirinya merupakan sosok yang keras dalam membela HAM. Ia juga menyebut isu itu selalu muncul setiap lima tahun sekali ketika elektabilitasnya naik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com