Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saling Sindir Anies dan Prabowo Saat Bahas Isu Polusi Jakarta

Kompas.com - 12/12/2023, 23:41 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi saling sindir dilakukan calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat pemilihan presiden (Pilpres) 2024 perdana yang digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (12/12/2023).

Semua berawal saat Prabowo menanyakan anggaran besar Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Anies selama lima tahun, tapi tak mampu mengatasi polusi udara dalam kurun waktu kepemimpinannya.

"Tetapi selama Mas Anies memimpin, seringkali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran Rp 80 T (triliun) Pak Anies? Sebagai Gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi," kata Prabowo.

Anies kemudian menjawab, masalah polusi Jakarta bukan disebabkan oleh produksi udara kotor dari dalam kota melainkan dari luar kota.

Baca juga: Anies Yakin Anak Muda Memilih yang Serius Jadi Presiden, Bukan yang Main-main

Ia mengatakan, daerah di pinggiran Jakarta banyak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang meyebabkan udara kotor bergeser ke tengah kota akibat gerakan angin.

"Tapi apa yang terjadi, ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi Jagakarsa sangat kotor, apa yang terjadi? Polusi udara tidak punya KTP, angin tak ada KTP-nya, angin itu bergerak dari sana sini," kata Anies.

"Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator ada polusi udara," ujarnya lagi.

Anies kemudian mengatakan, saat menjabat sebagai Gubernur DKI sudah ada beberapa program untuk mengurangi emisi dalam kota.

"Karena itu kita kerjakan dengan, satu pengendalian emisi kendaraan bermotor, uji emisi sekarang wajib. Yang kedua elektrifikasi kendaraan umum, yang ketiga konversi kendaraan umum," kata Anies.

Baca juga: Anies: Kita di Persimpangan Jalan, Tetap Jadi Negara Hukum atau Kekuasaan

Prabowo kemudian menyindir, jika pemerintah hanya bisa menyalahkan gerakan angin maka tak ada artinya sebuah pemerintahan.

"Ya susah kalau kita menyalahkan angin. Jadi saya bertanya, saya bertanya dengan anggaran begitu besar, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan ril dalam lima tahun mengurangi polusi juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak mengalami sakit pernafasan," ujar Prabowo.

"Saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu," katanya lagi.

Baca juga: Saat Ganjar Anggap Prabowo dan Anies Tengah Buka Kartu dan Tagih Janji Masing-masing

Anies lantas mengatakan, tanggapan Prabowo tidak memahami data dan hanya membayangkan ucapannya sebagai sebuah fiksi.

"Inilah bedanya yang berbicara pakai data dan berbicara pakai fiksi. Saya pakai data, jadi ketika ditunjukan ya memang ada sumber polutan di dalam kota. Tapi, kalau sumber polutan di dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali, jumlah motor dari hari ke hari sama, maka seharusnya angka polusinya sama setiap waktu," ujar Anies.

Anies kemudian mengungkapkan, polusi udara harus ditangani dengan basis data yang jelas.

Dia bahkan menawarkan Prabowo foto satelit yang menunjukkan gerak arah angin yang menjadi penyebab polusi udara di Jakarta yang semakin buruk.

"Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada bapak supaya bapak bisa menyaksikan. Dan inilah kita ambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan pakai data dan libatkan scientist untuk terlibat. Kalau tidak ada itu, maka enggak ada langkah yang benar," kata Anies.

Baca juga: Anggap Kritik Anies soal Demokrasi Berlebihan, Prabowo: Kalau Jokowi Diktator, Anda Tak Jadi Gubernur

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com