Salin Artikel

Bantah Prabowo soal Isu Penculikan Aktivis Muncul 5 Tahun Sekali, Usman Hamid: Tiap Kamis Korban Bersuara

Usman mengatakan, setiap hari Kamis keluarga korban penculikan 1998 selalu berkumpul di depan Istana Negara. Mereka menuntut keadilan dan keberadaan anak atau sanak saudaranya.

Namun, Prabowo terkesan menganggap remeh penghilangan paksa tersebut dan menuding kasus itu dipolitisasi.

“Di dalam segmen sebelumnya di dalam debat ini capres nomor 2 (Prabowo) mengatakan bahwa ini isu lima tahunan, padahal tidak,” ujar Usman dalam program live Debat Capres di Kompas TV, Selasa (12/12/2023).

“Tiap hari Kamis para korban itu mengangkat suara ini, mengangkat masalah-masalah orang hilang ini,” katanya lagi.

Usman mengingatkan kembali bahwa keluarga korban menggelar Aksi Kamisan dan menyuarakan tuntutan atas keadilan. Mereka biasanya mengenakan pakaian dan payung berwarna hitam.

Ia juga menegaskan bahwa pihak yang menyuarakan keadilan untuk korban penghilangan paksa itu adalah keluarga korban, bukan mantan aktivis 1998 Budiman Sudjatmiko.

“Korban setiap Kamis bersuara, bukan Budiman yang tiap pemilu baru bicara, dan Budiman tidak pernah diculik,” kata Usman Hamid.

Usman kemudian menggarisbawahi pentingnya perspektif korban yang dikemukakan Ganjar dalam sesi debat pertama saat membicarakan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Ganjar juga membacakan empat rekomendasi DPR RI pada 2009 terkait kasus pelanggaran HAM, yakni pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc, pencarian korban atau kuburan korban penculikan 1998 jika sudah meninggal, penuntutan para pelaku, dan jaminan keamanan.

“Kalau timses bilang Prabowo mencalonkan (jadi presiden) 2009 tidak ada yang mempersoalkan, siapa bilang? Banyak sekali yang mempersoalkan. Bahkan, DPR mempersoalkan itu,” kata Usman.

Sebelumnya, dalam debat capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ganjar menanyakan soal makam 13 korban penculikan 1998 kepada Prabowo.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu bertanya apakah Prabowo akan mencari dan menunjukkan makam aktivis yang hilang di masa Orde Baru untuk diziarahi keluarga mereka.

Ganjar juga menanyakan komitmen Prabowo terhadap penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Kemudian, Prabowo mengklaim bahwa dirinya merupakan sosok yang keras dalam membela HAM. Ia juga menyebut isu itu selalu muncul setiap lima tahun sekali ketika elektabilitasnya naik.

“Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya," kata Prabowo merujuk pada Budiman Sudjatmiko.

"Jadi, apalagi mau ditanya kepada saya. Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap lima tahun polling saya naik, ditanya lagi soal itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo meminta agar isu HAM tidak dipolitisasi.

"Jadi, masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, menurut saya," kata Prabowo.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/13/05400021/bantah-prabowo-soal-isu-penculikan-aktivis-muncul-5-tahun-sekali-usman-hamid

Terkini Lainnya

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke