Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Prabowo soal Isu Penculikan Aktivis Muncul 5 Tahun Sekali, Usman Hamid: Tiap Kamis Korban Bersuara

Kompas.com - 13/12/2023, 05:40 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid membantah pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto bahwa kasus penculikan 1998 merupakan isu yang dimunculkan lima tahun sekali atau ketika pemilihan umum (Pemilu).

Usman mengatakan, setiap hari Kamis keluarga korban penculikan 1998 selalu berkumpul di depan Istana Negara. Mereka menuntut keadilan dan keberadaan anak atau sanak saudaranya.

Namun, Prabowo terkesan menganggap remeh penghilangan paksa tersebut dan menuding kasus itu dipolitisasi.

“Di dalam segmen sebelumnya di dalam debat ini capres nomor 2 (Prabowo) mengatakan bahwa ini isu lima tahunan, padahal tidak,” ujar Usman dalam program live Debat Capres di Kompas TV, Selasa (12/12/2023).

“Tiap hari Kamis para korban itu mengangkat suara ini, mengangkat masalah-masalah orang hilang ini,” katanya lagi.

Baca juga: Nilai Jawaban Prabowo Cukup soal HAM, Ganjar: Tinggal Publik yang Menilai

Usman mengingatkan kembali bahwa keluarga korban menggelar Aksi Kamisan dan menyuarakan tuntutan atas keadilan. Mereka biasanya mengenakan pakaian dan payung berwarna hitam.

Ia juga menegaskan bahwa pihak yang menyuarakan keadilan untuk korban penghilangan paksa itu adalah keluarga korban, bukan mantan aktivis 1998 Budiman Sudjatmiko.

“Korban setiap Kamis bersuara, bukan Budiman yang tiap pemilu baru bicara, dan Budiman tidak pernah diculik,” kata Usman Hamid.

Usman kemudian menggarisbawahi pentingnya perspektif korban yang dikemukakan Ganjar dalam sesi debat pertama saat membicarakan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Saling Sindir Anies dan Prabowo Saat Bahas Isu Polusi Jakarta

Ganjar juga membacakan empat rekomendasi DPR RI pada 2009 terkait kasus pelanggaran HAM, yakni pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc, pencarian korban atau kuburan korban penculikan 1998 jika sudah meninggal, penuntutan para pelaku, dan jaminan keamanan.

“Kalau timses bilang Prabowo mencalonkan (jadi presiden) 2009 tidak ada yang mempersoalkan, siapa bilang? Banyak sekali yang mempersoalkan. Bahkan, DPR mempersoalkan itu,” kata Usman.

Sebelumnya, dalam debat capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ganjar menanyakan soal makam 13 korban penculikan 1998 kepada Prabowo.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu bertanya apakah Prabowo akan mencari dan menunjukkan makam aktivis yang hilang di masa Orde Baru untuk diziarahi keluarga mereka.

Ganjar juga menanyakan komitmen Prabowo terhadap penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca juga: Prabowo Tak Jawab Pertanyaan Ganjar soal Makam 13 Aktivis yang Diculik

Kemudian, Prabowo mengklaim bahwa dirinya merupakan sosok yang keras dalam membela HAM. Ia juga menyebut isu itu selalu muncul setiap lima tahun sekali ketika elektabilitasnya naik.

“Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya," kata Prabowo merujuk pada Budiman Sudjatmiko.

Prabowo juga mengaku telah berkali-kali menjawab pertanyaan mengenai isu HAM dan peristiwa penghilangan paksa.

"Jadi, apalagi mau ditanya kepada saya. Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap lima tahun polling saya naik, ditanya lagi soal itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo meminta agar isu HAM tidak dipolitisasi.

"Jadi, masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, menurut saya," kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo ke Ganjar: Penghilangan 13 Aktivis Kenapa Ditanyakan ke Saya? Itu Tendensius Pak!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com