Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Etika Bernegara, Anies: Jangan Sembunyi di Balik Keputusan Hukum

Kompas.com - 12/12/2023, 22:50 WIB
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menilai bahwa etika merupakan nilai dasar yang harus dijunjung tinggi.

Anies mengatakan, sendi-sendi kehidupan bernegara akan rusak ketika etika tidak dijunjung tinggi.

"Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum," kata Anies dalam closing statement atau pernyataan penutupnya pada debat capres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (12/12/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, calon pemimpin harus memberi contoh bagaimana etika dijunjung tinggi.

Baca juga: Anies: Kita di Persimpangan Jalan, Tetap Jadi Negara Hukum atau Kekuasaan

Menurutnya, akan terjadi kompromi dan praktik yang merusak jika tak ada etika dibiarkan. Apalagi, oleh seorang pemimpin.

"Justru kita mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh bila ada pelanggaran etika maka itu, adalah mendasar," ujar Anies.

"Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi dan praktik orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita, rusak kita," katanya lagi.

Dalam momen ini, Anies lantas menyinggung kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang juga tengah menguji sebuah etika bernegara.

Baca juga: Saat Ganjar Anggap Prabowo dan Anies Tengah Buka Kartu dan Tagih Janji Masing-masing

Ia mengatakan, Pilpres ini juga dapat menguji apakah kompromi-kompromi yang merusak etika dilakukan oleh para kandidat calon pemimpin bangsa.

"Karena itu lah, penting sekali kita menjunjung etika, dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji, apa dia kompromi apa tidak pada etika," ujar Anies.

Sebelumnya, Anies juga sempat menyinggung soal fenomena "orang dalam" yang tak hanya terjadi di masyarakat. Tetapi, juga terjadi di proses yang paling puncak kekuasaan.

Ia lantas menegaskan bahwa fenomena tersebut harus dihilangkan agar tak merusak tatanan bernegara.

Baca juga: Ditanya Anies soal Kasus Kanjuruhan dan Kilometer 50, Ganjar: Pemerintah Musti Berani...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com