Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Pelita Deklarasi Dukungan untuk Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024

Kompas.com - 10/12/2023, 13:34 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Pelita mendeklarasikan dukungan untuk calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Umum Partai Pelita Arie Candra Kurniawan mengatakan, Partai yang dipimpinnya dan Pasangan Amin memiliki kesamaan spirit membawa perubahan Indonesia ke arah lebih baik.

“Kehadiran kami ini tidak lain, tidak bukan menyatakan secara resmi dukungan kepada pasangan Anies-Muhaimin sebagai calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024,” kata Arie, di Posko Amin, di Posko Amin, Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023).

Baca juga: Profil PKS: Sejarah Kelahiran, Kepemimpinan, dan Dukungan ke Anies-Muhaimin

Partai Pelita meyakini, perubahan yang baik akan terjadi di bawah kepemimpinan Anies-Muhaimin. Utamanya, keresahan para pemuda dan generasi milenial soal masa depan.

Selain Partai Pelita, deklarasi dukungan juga datang dari relawan Pelita Perubahan.


Dalam deklarasinya, mereka berharap pasangan Anies-Muhaimin dapat memperjuangankan kebijakan yang berorientasi pada pemuda Indonesia.

Sementara itu, Kapten Timnas Amin Syaugi Alaydrus menyambut baik dukungan dari Partai dan relawan Pelita.

Baca juga: H-2 Debat Capres, Anies-Muhaimin Persiapkan Diri

Syaugi menilai, dukungan ini sebagai bentuk keinginan masyarakat akan perubahan di Indonesia.

“Kita menerima dukungan khususnya ada dua, Partai Pelita dan relawan Pelita Perubahan, jadi kita tadi sudah mendengar ya ternyata dukungan itu tidak berhenti sampai hari ini,” kata Syaugi.

“Jadi dari Timnas Amin menyambut baik mudah-mudahan dengan dukungan tersebut menambah keyakinan kita untuk bisa memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden di tahun 2024,” imbuhnya.

Adapun Partai Pelita tak ikut serta dalam kontestasi Pemilu 2024. Partai ini mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ikut menjadi peserta Pemilu 2024, namun gagal dalam proses administrasi.

Baca juga: Bawaslu Putuskan KPU Tak Lakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas Laporan Partai Pelita

Partai yang dideklarasikan pada 28 Februari 2022 ini sempat melakukan langkah hukum dengan melapor ke Bawaslu, tetapi gagal dan tetap tak bisa ikut serta pada Pemilu tahun depan.

Salah satu tokoh Partai Pelita adalah Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan politisi Partai Golkar serta Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyarawatan Partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com