Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Spekulasi Kampanye Ganjar Dibuntuti Jokowi: Dibantah Presiden, Disambut TPN

Kompas.com - 07/12/2023, 15:50 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 sudah dimulai sejak 28 November 2023. Tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pun gerak cepat, mengunjungi satu daerah menuju daerah lainnya untuk berkampanye.

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, misalnya, langsung tancap gas keliling Indonesia. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu telah menemui masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Sulawesi dan Kalimantan.

Rupanya, lawatan Ganjar di daerah ini kerap kali berdekatan dengan waktu kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo.

Pada 20 November 2023, misalnya, ketika masa kampanye belum dimulai, Ganjar mengunjungi Sorong, Papua. Dua hari kemudian atau 22 November 2023, Jokowi mendatangi Sorong.

Selanjutnya, pada 1-2 Desember 2023, Ganjar berkampanye di NTT, mengunjungi Kupang dan Ende. Dua hari setelahnya atau 4 Desember 2023, Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke NTT.

Baca juga: Mengaku Paham Visi Jokowi soal IKN, Ganjar: Saya Sangat Dekat dengan Beliau

Tak masalah

Ganjar mengaku tak masalah kampanyenya “dibuntuti” oleh Jokowi. Ganjar bilang, dirinya menghormati Jokowi sebagai Kepala Negara.

"Saya selalu menghormati ya, enggak apa-apa," kata Ganjar di Palu, Senin (4/12/2023).

Politikus PDI Perjuangan itu juga mengatakan, sebagai Presiden, Jokowi punya hak berkunjung ke wilayah mana pun di Indonesia, untuk kepentingan apa pun.

"Pak Jokowi kan Presiden, karena Pak Jokowi Presiden, Pak Jokowi bisa ke mana pun untuk kepentingan apa pun," ujar dia.

Bantahan Jokowi

Jokowi juga telah angkat bicara terkait ini. Ia membantah kunjungan kerjanya di sejumlah daerah beberapa hari belakangan untuk membuntuti Ganjar Pranowo.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, kunjungan kerja Presiden sudah dirancang jauh-jauh hari dengan tujuan yang jelas.

"Ya ndaklah, ndak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan presiden itu sudah dirancang tiga bulan sebelumnya dan pasti ada tujuannya," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

Baca juga: Jokowi Kerap Kunker di Lokasi Ganjar Kampanye, TPN Anggap Pertanda Baik

Jokowi lantas mencontohkan kunjungan kerjanya ke Manggarai Barat dan Kupang, NTT, tiga hari kemarin. Dalam lawatannya, Presiden meresmikan berbagai infrastruktur, seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kali Dendeng, Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang, dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Ben Mboi Kupang.

"Kemarin ke Kupang ada peresmian rumah sakit senilai Rp 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali," ucapnya.

Jokowi menyatakan, kementerian dan lembaga sudah mengantre jauh-jauh hari agar peresmian berbagai infrastruktur bisa dihadiri oleh Presiden.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com