Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Spekulasi Kampanye Ganjar Dibuntuti Jokowi: Dibantah Presiden, Disambut TPN

Kompas.com - 07/12/2023, 15:50 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

"Biasanya dari kementerian sudah ngantrenya lama, tiga bulan sebelumnya (sudah memohon), 'Pak, mohon diresmikan. Peresmian kemarin yang Gereja Katedral di Kupang. Itu juga sudah lama sekali," ucap Jokowi.

"Bukan sehari dua hari berangkat kayak.... he-he-he. Terencana jauh-jauh hari sebelumnya," imbuhnya.

Menegaskan pernyataan Jokowi, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan, kunjungan kerja Presiden direncanakan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan. Perencanaan tersebut meliputi lokasi, waktu, dan agenda kunjungan kerja.

"Jadwal kunker Presiden sudah direncanakan jauh-jauh hari, terkait lokasi, waktu dan juga agenda acaranya," ujar Ari dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Ari pun menegaskan, Presiden tidak hanya mengunjungi Papua dan NTT yang baru-baru ini dikunjungi oleh Ganjar, tetapi juga daerah-daerah lain. Bahkan, belum lama ini, Kepala Negara juga melakukan kunjungan ke luar negeri.

"Kunker-kunker, blusukan ke daerah-daerah ini sudah dilakukan Presiden Jokowi sejak tahun 2014 hingga saat ini. Tidak memilih momen-momen tertentu, tidak hanya pada musim pemilu saja," tutur Ari.

"Presiden sudah beberapa kali ke NTT dan Papua. Dua daerah yang mendapatkan atensi Bapak Presiden. Bahkan beliau mengunjungi kabupaten-kabupaten yang belum pernah dikunjungi Presiden RI (sebelumnya). Beliau telah mengunjungi berbagai pelosok, pulau terdepan, kawasan perbatasan dan terisolir," kata dia.

Pertanda baik

Sementara, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Arsjad Rasjid, enggan berburuk sangka terkait kesamaan daerah kunjungan kerja Jokowi dengan lokasi kampanye Ganjar. Menurut Arsjad, Jokowi dan Ganjar hanya mengunjungi daerah yang sama, tetapi dengan tujuan berbeda.

"Kami melihatnya punya hal yang berbeda, kalau Pak Jokowi kan kunjungan kerja, kalau dari sisi kami, kan Mas Ganjar kampanye," kata Arsjad Rasjid saat ditemui di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Di sisi lain, Arsjad Rasjid mengaku senang atas kesamaan lokasi kampanye Ganjar dan kunjungan kerja Jokowi. Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini menilai, kesamaan ini pertanda baik bagi Ganjar yang akan meneruskan kerja Jokowi.

"Gimana pun kami percaya bahwa calon (presiden) yang bisa menjadi penerus bagi Pak Jokowi, ya itu lah Mas Ganjar, jadi itu lah yang kami percayai," tutur Arsjad.

Baca juga: Bantah Buntuti Kampanye Ganjar, Jokowi: Kunjungan Presiden Dirancang 3 Bulan Sebelumnya

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com