Polemik Pemilu 2024 di Hong Kong-Makau: Kendala Izin Beijing dan Pertaruhan Suara Diaspora

Mereka, kata Lolly, akan siaga memastikan tidak ada perusakan surat suara dan menjamin setiap surat suara terdistribusi dengan benar.

"(Rekrutmennya) sedang disiapkan. Perlakuannya sama dengan pengawas TPS, (direkrut) 23 hari menjelang pemungutan suara," ucap Lolly.

Akan tetapi, ia belum bisa menyebut jumlah pasti pengawas pos yang akan direkrut Bawaslu untuk Hong Kong dan Makau.

"Nanti perwakilannya terkoordinasi di kantong-kantong spesifik," lanjutnya.

Kaji kemungkinan lain

Saat ini KPU RI pun membuka kemungkinan pemungutan suara Pemilu 2024 di Hong Kong dan Makau berlangsung di KJRI, namun dilakukan selama beberapa hari.

Ini sebagai opsi alternatif selain metode pemungutan suara via pos yang juga sedang dijajaki.

"Jadi kami akan bicarakan dalam rapat pleno untuk pemilihan jalan keluarnya," kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, pada Selasa (28/11/2023).

"Kalau di premis (KJRI) dari 120.000 (pemilih terdaftar), premis hanya muat 30 ribuan pemilih (dalam satu hari), jadi mungkin (pemungutan suara dibagi ke dalam) beberapa hari di Hong Kong," imbuhnya.

Baca juga: Selain Via Pos, KPU Buka Opsi Pemungutan Suara di Hong Kong-Makau Berlangsung Beberapa Hari di KJRI

Ia menegaskan bahwa KPU masih mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang ada dan belum memutuskan metode pemungutan suara yang akan diterapkan di dua kawasan tersebut.

Rapat pleno penentuan metode pemungutan suara akan segera dilaksanakan. Sebab, kata Betty, hambatan sebagaimana ditemui di Hong Kong dan Makau juga ditemui di beberapa negara lain, salah satunya Republik Ceko.

"Ceko tuh negara asal tidak membolehkan KSK (kotak suara keliling). Mungkin ada private act. Masing-masing negara kan beda-beda," kata Betty.