Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Kompas.com - 17/05/2024, 09:38 WIB
Novianti Setuningsih,
Adhyasta Dirgantara

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sudah harus direvisi.

"Kita harus betul-betul merevisi UU Pemilu agar pemilu itu jadi murah, jadi mudah, jadi berkah karena memang UU dan sistem yang kita buat,” kata Mardani dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat (17/5/2024).

Kemudian, Ketua DPP PKS ini mengatakan, proporsional tertutup adalah salah satu sistem pemilu yang bisa diterapkan di Tanah Air.

"Misal, harus pemilu itu meningkatkan party-id (party identification, red), orang makin suka dengan partai politik. Oleh karena itu, proporsional tertutup itu salah satu caranya,” ujar Mardani.

Sebab, menurut dia, masyarakat bisa melihat suatu partai politik memiliki visi hingga kaderisasi yang baik atau tidak apabila sistem proporsional tertutup kembali diberlakukan.

Baca juga: Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Sebagaimana diketahui, Pemilu 2024 menerapkan sistem proporsional terbuka. Artinya, masyarakat bisa memilih atau mencoblos langsung wakil mereka yang akan duduk di parlemen tingkat pusat maupun daerah.

Sementara itu, sistem proporsional tertutup diterapkan maka masyarakat hanya akan mencoblos gambar partai politik. Lalu, partai akan menentukan kader yang akan duduk sebagai wakil rakyat.

Penerapan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi terhadap UU Pemilu yang salah satunya menyoal bunyi Pasal 168 ayat (2) tentang sistem pemilu.

Para pemohon meminta MK mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Baca juga: Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Adapun Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.

"Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat pada 15 Juni 2023.

Meski menolak untuk mengubah sistem pemilu, menurut MK, sistem pemilu proporsional terbuka tidak sempurna. Demikian, sistem pemilu proporsional tertutup punya kekurangan dan kelebihan.

Sepakat sistem kepemiluan didesain ulang

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, pemerintah menyetujui bahwa sistem kepemiluan di Indonesia harus didesain ulang.

Dalam rapat kerja antara Komisi II DPR, Mendagri, dan penyelenggara pemilu, Rabu (15/5/2024), Tito menyebut salah satunya adalah dengan memisahkan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) dalam pemilu.

"Kami sependapat perlu kita lakukan re-designing sistem kepemiluan kita, baik tingkat pusat atau daerah. Bahkan, mungkin salah satu opsinya kalau ada pemisahan pilpres dengan pileg, saya juga berpikir baru memahami dari Pak Saan tadi, maksudnya untuk memperkuat sistem presidensial, kenapa disamakan pileg dengan pilpres," ujar Tito.

Dia mengatakan, pemilu ke depannya harus simultan. Sebab, pada Pemilu 2024, pileg DPRD dan pilkada pelaksaannya berbeda padahal sama-sama di wilayah provinsi, kota, kabupaten.

Oleh karena itu, Tito menyebut pemerintah akan membuat focus group discussion (FGD) dengan melibatkan berbagai pihak guna merancang ulang sistem kepemiluan.

Baca juga: Digunakan sejak Pemilu Pertama di Indonesia, Apa Itu Sistem Proporsional?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

Nasional
Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Muhadjir: Tak Semua Korban Judi 'Online' Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Muhadjir: Tak Semua Korban Judi "Online" Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Nasional
WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

Nasional
Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Nasional
Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Nasional
Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Nasional
Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Nasional
KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

Nasional
Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Nasional
Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Nasional
Panglima TNI Ungkap Cerita Para Prajurit yang Hampir Putus Asa Jelang Terjunkan Bantuan Airdrop di Gaza

Panglima TNI Ungkap Cerita Para Prajurit yang Hampir Putus Asa Jelang Terjunkan Bantuan Airdrop di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com