Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Surat Suara Pilpres dan Pileg 2024 Luar Negeri Sudah 100 Persen Tersedia

Kompas.com - 29/11/2023, 06:38 WIB
Vitorio Mantalean,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan surat suara Pilpres 2024 untuk kebutuhan pemilih di luar negeri sudah seluruhnya tersedia.

Jumlahnya mencapai 1.787.668 lembar.

“Sekarang sedang proses pelipatan, sortir, dan sesuai tanggal yang disampaikan mas Drajat, mulai 6 sampai 23 Desember akan dikirimkan secara bertahap,” kata Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari dalam konferensi persnya di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023) malam.

Baca juga: KPU Belum Bisa Cetak Surat Suara Pileg 2024 di 2 Dapil

Sementara itu, KPU RI masih berupaya melakukan pemenuhan kebutuhan sampul 62.959 lembar dan 30.974 lembar sampul kertas biasa.

Proses pemenuhan ini juga masih diupayakan untuk kebutuhan formulir A4, plano, alat bantu tunanetra, cetak daftar pasangan calon, daftar calon tetap, yang semuanya disebut masih "berjalan secara simultan di penyedia jasa".

Sementara itu, kebutuhan surat suara Pileg 2024 dengan jumlah yang sama juga sudah tersedia 100 persen.

“Sedang dalam proses sortir, lipat, dan packing untuk disiapkan pemberangkatan ke 16 region di Afrika, 11 region di Amerika Latin, 9 region di Amerika, dan region atau zona Eropa 29 PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) yang nanti rencana mulai dikirim bertahap menggunakan kantong diplomatik mulai 6-23 Desember,” jelas Hasyim.

Baca juga: KPU Tunda Cetak Surat Suara untuk Dapil yang Calegnya Masih Bersengketa

Ia mengaku optimistis bahwa pada akhir Desember 2023 nanti kebutuhan logistik Pemilu 2024 untuk pemungutan suara di luar negeri sudah tersedia seluruhnya dan dapat dikirim.

Pasalnya, 30 hari sebelum pemungutan suara di luar negeri, logistik harus sudah siap.

Hal ini dikarenakan adanya metode pemungutan suara melalui pos dan kotak suara keliling yang membutuhkan beberapa haru untuk mencapai pemilih.

“Sehingga targetnya awal Januari sudah diterima, maksimal ya, oleh teman-teman PPLN karena metode pos harus dilakukan sejak awal,” tutup Hasyim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com