Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Nilai Gencatan Senjata di Gaza Tak Cukup, Harus Ada Penyelesaian Permanen

Kompas.com - 24/11/2023, 10:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap, serangan Israel di Gaza tidak hanya berhenti untuk sementara dengan adanya gencatan senjata selama 4 hari.

Ma'ruf menekankan, perlu ada upaya untuk menyelesaikan konflik di Gaza secara permanen, bukan hanya sementara.

"Kita harapkan tidak hanya empat hari ya, jadi kita minta penyelesaian yang lebih lama dan juga menyelesaikan yang sifatnya penyelesaian yang permanen," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Athena, Yunani, Kamis (23/11/2023) malam.

Baca juga: Indonesia Harap Jeda Kemanusiaan Jadi Peluang Akhiri Konflik di Gaza

Ma'ruf tidak memungkiri bahwa gencatan senjata selama empat hari adalah suatu hal yang baik agar bantuan dapat didistribusikan ke masayarakat di Gaza.

Namun, ia khawatir serangan dari Israel ke warga Gaza dapat kembali terjadi setelah masa gencatan senjata berakhir.

"Kalau hanya 4 hari saja kan artinya cuma sekadar memberikan jalan, sesudah itu kemudian terjadi lagi pertempuran yang (memakan) banyak korban," ujar Ma'ruf.

Oleh sebab itu, ia mendorong komunitas internasional untuk menghasilkan penyelesaian yang permanen atas konflik yang terjadi di Gaza.


"Karena itu kita mengajak, termasuk dari Yunani, itu kita mengajak supaya penyelesaiannya tidak hannya empat hari," kata Ma'ruf.

Diberitakan, Israel dan kelompok Hamas akan memulai gencatan senjata selama empat hari pada Jumat (24/11/2023) pagi.

Kelompok pertama yang terdiri dari 13 sandera wanita dan anak-anak Israel dibebaskan pada hari itu juga, kata mediator di Qatar.

Namun, dilansir dari Reuters, pertempuran terus berkobar ketika waktu menghitung mundur rencana dimulainya jeda pertama dalam perang brutal yang telah berlangsung hampir tujuh minggu itu.

Baca juga: Bertemu Uskup Agung Athena, Wapres Bahas Bhineka Tunggal Ika hingga Serangan di Gaza

Kedua belah pihak juga mengisyaratkan jeda sementara sebelum pertempuran dilanjutkan.

Gencatan senjata akan dimulai pada pukul 7 pagi waktu setempat (0500 GMT) dan melibatkan gencatan senjata komprehensif di Gaza utara dan selatan, kata Kementerian Luar Negeri Qatar.

Bantuan tambahan akan mulai mengalir ke Gaza dan sandera pertama termasuk wanita lanjut usia akan dibebaskan pada pukul 16.00 (14.00 GMT), dengan jumlah total meningkat menjadi 50 orang selama empat hari. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com