Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jamu Makan Malam Ganjar di Papua, Komarudin Watubun Beri Pesan "Jas Merah"

Kompas.com - 22/11/2023, 09:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menjamu makan malam calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo di kediamannya, kawasan Yoka, Jayapura, Papua, Selasa (21/11/2023) malam.

Sejumlah tokoh Papua turut hadir dalam jamuan makan malam ini.

Komarudin menyajikan beragam hidangan khas Papua, seperti papeda, petatas, kuah ikan kuning, dan ikan bakar.

“Ini makanan khas Papua. Makna ketahanan pangan, bukan hanya berupa beras atau nasi, tetapi juga makanan dari kampung. Makanan yang sehari-hari dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk yang dari pedesaan, pedalaman," kata Komarudin kepada Ganjar, Selasa malam, dikutip dari keterangan yang diterima Kompas.com.

"Jadi, nanti kalau jadi presiden, memaknai ketahanan pangan dengan arti yang sebenarnya," ucap dia.

Baca juga: Ganjar Sebut Pembangunan SDM Harus Jadi Prioritas di Papua

Komarudin juga menitipkan pesan pada Ganjar untuk tidak melupakan sejarah sebagaimana pesan yang disampaikan Presiden Pertama RI, Soekarno atau Bung Karno.

Pesan itu kerap disingkat menjadi "jas merah" atau "Jangan sekali-kali melupakan sejarah".

Ia lantas menjelaskan tentang peristiwa sembilan tahun, tepatnya 4 Juli 2014.

Saat itu, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla, pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2014 melakukan kampanye pertama kali, dimulai dari rumah Komarudin.

"Dari rumah ini, Jokowi datang ke kampung sebelah rumah Bung Komar, bertemu dengan masyarakat sekitar. Ia telah melakukan banyak hal untuk Papua, namun sayangnya masih banyak tugas yang masih harus diteruskan oleh Pak Ganjar kalau nanti terpilih sebagai Presiden," ucap dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Dijadwalkan Kunker ke Papua Barat Rabu Besok

Sebagai Ketua Pansus Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Komar menggambarkan kondisi Papua dari waktu ke waktu, termasuk yang terjadi saat ini dan harapan ke depan.

“Kita ada saat ini, karena jasa orang lain. Untuk itu, kita harus mampu meneruskan pesan dan amanah para pendahulu yang ada di Papua," kata dia.

"Pesannya sederhana, jadikan orang asli Papua bisa tegak berdiri, sejahtera, adil, dan optimistis menatap masa depannya di tanah leluhurnya,” ucap dia.

Komar mengakui, ada banyak hal yang menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama dalam mengelola Papua dalam bingkai NKRI.

Di samping soal keamanan dan perdamaian, ada beberapa hal yang tertuang dalam UU Otsus yang perlu jadi perhatian khusus.

"Kita ingin negara, bahkan Presiden hadir dalam pembangunan di Papua. UU Otsus mengamanatkan badan khusus yang dipimpin oleh wakil presiden untuk benar-benar melakukan tugas direktif, bukan koordinasi, terhadap semua hal yang ada di Papua," ucap Komarudin.

"Wapres menjadi ayah bagi orang Papua. Ini tidak dimiliki oleh daerah lain. Saya yakin Pak Mahfud mampu menjalankan dengan ideal," kata dia.


Sementara itu, Ganjar menyampaikan apresiasi dan kebahagiaan bisa hadir pada jamuan makan malam dengan penuh keakraban.

Baginya, pesan orang-orang tua, tokoh, kolega seperti Bung Komar, kaum perempuan, pemuda, generasi Z yang diterima selama di Papua menjadi amanah yang akan menjadi perhatian khusus.

Baca juga: Gerindra Tak Masalah Susi Pudjiastuti Gabung ke Kubu Anies-Muhaimin atau Ganjar-Mahfud

Ia juga berjanji, amanah tersebut dikoordinasikan dengan calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD.

Bagi Ganjar, Papua bukan hanya soal angka jumlah pemilih, tapi soal ikatan batin.

“Ayo kita bersama mewujudkan mimpi bersama,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com