Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Ada Ratusan Minat Investasi Asing di IKN, Jokowi: Yang "Real" Belum

Kompas.com - 20/11/2023, 10:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui hingga saat ini belum ada realisasi investasi asing untuk masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Meski demikian, Presiden menekankan sudah ada 300 letter of intent (LoI) atau surat kesepakatan awal minat investasi asing untuk ibu kota baru tersebut.

"Sampai sekarang sudah lebih dari 300 LoI yang sudah ditandatangani, saya kira itu sudah segera akan tambah terus. Tapi memang sampai saat ini yang real (sungguhan) untuk memulai (investasi) memang belum," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Jokowi Sebut Belum Ada Investasi Asing ke IKN, Otorita: Minatnya Tinggi tapi Tak Cepat Ambil Keputusan

Namun, lanjut Jokowi, dengan banyaknya LoI yang sudah ada, dirinya optimis masih ada potensi investasi asing akan masuk ke IKN.

Hanya saja, saat ini pemerintah masih memprioritaskan investasi dalam negeri masuk untuk pembangunan di IKN.

"Masih ada potensi. Saya kira akan (pasti). Hanya kita gabungkan dulu investor di dalam negeri terlebih dulu," tutur Jokowi.

Kepala Negara juga menegaskan, setiap kali melakukan kunjungan ke luar negeri, dirinya selalu menyampaikan perkembangan pembangunan IKN dan investasi apa saja yang terbuka.

Baca juga: Surplus Padi Tiap Tahun, Kalsel Klaim Siap Jadi Penyangga Pangan IKN

Dalam berbagai kesempatan itu, menurutnya, banyak investor asing yang menyatakan minat.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun investasi asing yang masuk ke IKN.

Namun, Presiden meyakini investor luar negeri akan segera masuk ke IKN setelah investor dalam negeri bergerak.

"Sampai saat ini belum ada (investasi asing). Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di San Fransisco, Amerika Serikat, pada Kamis (16/11/2023) sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat.

Baca juga: Alasan Investor Asing Tak Kunjung Berinvestasi di IKN

Menurut Kepala Negara, pada tahap pertama ada sejumlah bidang yang diprioritaskan untuk investasi asing di IKN. Yakni pendidikan, kesehatan serta teknologi.

Penjelasan Otorita IKN

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN Agung Wicaksono memberikan penjelasan soal perkembangan investasi dalam negeri dan investasi asing di IKN, Kalimantan Timur.

Menurut Agung, minat investasi asing di IKN tercermin dengan adanya letter of intent (LoI) atau surat kesepakatan awal untuk berinvestasi.

"Hingga saat ini terdapat lebih dari 300 LoI. Sekitar 40 persen investor asing, dan mayoritas investor domestik. Jadi, minat investor domestik sangat tinggi," ujar Agung saat dikonfirmasi Kompas.com pada Jumat (17/11/2023).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com