Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akui Biden Tak Tanggapi Permintaan Gencatan Senjata di Gaza

Kompas.com - 20/11/2023, 09:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak memberikan tanggapan saat dirinya menyampaikan soal permintaan agar AS mendorong gencatan senjata di Gaza, Palestina.

Menurut Presiden, dirinya sudah secara langsung menyampaikan soal urgensi mengapa gencatan senjata harus dilakukan segera.

"Saya bertemu di White House dengan Presiden Joe Biden setelah itu bertemu lagi di San Francisco di APEC, di kedua tempat ini saya menyampaikan secara langsung pentingnya kekejaman di Gaza dihentikan," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Joe Biden: Gaza dan Tepi Barat Harus di Bawah Pemerintahan Palestina

"Yang kedua, gencatan senjata (harus) segera dilakukan; dan yang ketiga, perang segera disetop; serta yang keempat, bantuan kemanusiaan harus dipermudah untuk bisa masuk ke Gaza, di Gedung Putih itu yang saya sampaikan, di APEC juga itu saya sampaikan secara tegas," jelas Jokowi.

Meskipun sudah dua kali menyampaikan permintaan tersebut, Jokowi mengaku tak ada respons apa pun dari Biden.

"(Presiden Biden) tidak menanggapi," ungkap Jokowi.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat mendengarkan Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan soal situasi di Gaza ketika bertemu di Gedung Putih, Washington DC, pada Senin (13/11/2023) waktu setempat atau Selasa (14/11/2023) waktu Indonesia. Dok. Sekretariat Presiden Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat mendengarkan Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan soal situasi di Gaza ketika bertemu di Gedung Putih, Washington DC, pada Senin (13/11/2023) waktu setempat atau Selasa (14/11/2023) waktu Indonesia.

Kepala Negara lantas menjelaskan, ada kemungkinan empat poin yang disampaikannya kepada Presiden Biden itu masih ditampung menjadi pemikiran.

Jokowi pun optimistis keempat poin tersebut pasti akan dicatat pihak AS.

"Artinya, mungkin masih ditampung jadi pemikiran. Saya kira dari apa yang kami sampaikan pasti dapat, saya pastikan dicatat, menjadi catatan," tambah Jokowi.

Baca juga: Hasil Pertemuan Biden dan Jokowi di AS

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, gencatan senjata di wilayah Gaza merupakan sebuah keharusan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Senin (13/11/2023) waktu setempat.

"Gencatan senjata (di Gaza) adalah suatu keharusan demi kemanusiaan," ujar Jokowi saat bertemu Biden, sebagaimana dilansir AFP, Selasa (14/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta agar AS berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekejaman di Gaza sebagai akibat dari konflik Hamas-Israel.

"Indonesia juga berharap kemitraan kita dapat berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran regional dan global. Oleh karena itu, Indonesia meminta AS untuk berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekejaman di Gaza," tegas Jokowi.

Namun, dalam sejumlah kesempatan, Biden memang menolak adanya gencatan senjata di Gaza. Ia berpandangan bahwa gencatan senjata hanya akan memberikan jeda waktu bagi Hamas untuk memenuhi kebutuhan senjatanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com