Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tugas Khusus untuk Khofifah yang Tak Masuk TKN Prabowo-Gibran

Kompas.com - 07/11/2023, 11:37 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sempat diperebutkan oleh kubu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Namanya memang sempat menjadi satu di antara dua kandidat bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar yang dipertimbangkan PDI-P.

Kemudian, Khofifah juga sempat berpotensi mendampingi Prabowo, meski akhirnya ketua umum Partai Gerindra itu lebih memilih putra Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Meski tak terpilih menjadi bakal RI-2 di kedua kubu tersebut, dukungan Khofifah tetap diperebutkan.

Khofifah dirayu oleh Prabowo dan Ganjar untuk mengisi tim pemenangan untuk Pemilihan Presiden 2024.

Baca juga: Kenapa Kubu Prabowo dan Ganjar Rebutan Khofifah-Ridwan Kamil?

Terbaru, Khofifah menyatakan akan fokus menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur.

“Wis ta rek (sudahlah), saya ini kan masih gubernur efektif. Begitu ya,” ujar Khofifah dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (5/11/2023).

Ia pun ingin bekerja lebih dulu untuk menyelesaikan amanah dari masyarakat Jawa Timur.

Seperti diketahui, Khofifah baru akan lengser dari jabatannya pada 31 Desember 2023.

“Izinkan saya menyelesaikan tugas ini sebaik mungkin, semaksimal mungin,” ucap dia.

Tak masuk TKN Prabowo-Gibran

Sementara itu, Khofifah tak masuk dalam daftar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Namanya tak tertera saat Ketua TKN Rosan Roeslani mengumumkan formasi tim kampanye itu di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/10/2023).

Baca juga: 270 Orang di Barisan Prabowo-Gibran...

Namun, Rosan menyiratkan bahwa kondisi itu bisa berubah.

Ia mengklaim memahami keinginan Khofifah dan meminta publik untuk menunggu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com