Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Anggota DPD yang Maju Jadi Caleg DPR pada Pemilu 2024

Kompas.com - 07/11/2023, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan umum (Pemilu) 2024 bakal diramaikan dengan para calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berlatar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hal itu diketahui dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (3/11/2023).

DCT itu dipublikasikan pada Sabtu (4/11/2023), berisi data 9.917 calon dari 18 partai politik nasional peserta Pemilu 2024, serta 668 caleg DPD RI.

Baca juga: Dalih PSI Tak Buka Riwayat Hidup Caleg, Jaga Privasi Rumah Tinggal

Para caleg berlatar anggota DPD itu maju dari berbagai partai politik dan daerah pemilihan (Dapil).

KPU hanya menampilkan profil calon yang sudah bersedia memublikasikan daftar riwayat hidup.

Jika yang bersangkutan tidak bersedia maka KPU tidak akan memublikasikan.

Baca juga: 30 Persen Caleg Tutupi Riwayat Hidup, JPPR: Lamar Kerja Saja Pakai CV

 

Mereka akan memperebutkan 580 kursi DPR pada Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024.

Berikut ini rincian caleg pada Pemilu 2024 yang berlatar anggota DPD:

Partai Amanat Nasional

  1. Ajbar S.P. Daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Barat, nomor urut 2.
  2. Intsiawati Ayus. Dapil Riau I, nomor urut 3.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

  1. Sukiryanto. Dapil Kalimantan Barat I, nomor urut 2.
  2. Anang Prihantoro. Dapil Lampung II, nomor urut 8.

Partai Gerindra

  1. Fachrul Razi. Dapil Aceh II, nomor urut 4.
  2. Evi Zainal Abidin. Dapil Jawa Timur II, nomor urut 3.
  3. Nofi Candra. Dapil Sumatera Barat I, nomor urut 7.

Partai Golkar

  1. Alirman Sori. Dapil Sumatera Barat I, nomor urut 7.
  2. Ajiep Padindang. Dapil Sulawesi Selatan I, nomor urut 8.
  3. Cek Endra. Dapil Jambi, nomor urut 1.
  4. M. Ali H. Arahim. Dapil Nusa Tenggara Barat I, nomor urut 3.

Partai Perindo

  1. Otopianus P. Tebai. Dapil Papua Tengah, nomor urut 1.

Partai Persatuan Pembangunan

  1. Etha Aisyah Hentihu. Dapil Maluku, nomor urut 1.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com