Tragedi Kelaparan di Tanah Kaya Sumber Daya

Jangan heran, sepanjang 2002-2021, total dana yang diguyurkan oleh pusat ke Papua sudah mencapai Rp 1.092 triliun, dengan perincian dana otsus Rp 135 triliuan, dana transfer ke kabupaten/kota dari pusat sebesar Rp 702,30 triliun, dan dana transfer lewat kementerian/lembaga sebesar Rp 250 triliun.

Namun, efeknya terhadap perbaikan infrastruktur, layanan publik, hingga kesejahteraan rakyat, sangat minimal.

Sedikit solusi

Persoalan kelaparan di Papua, yang terus berulang, tidak bisa dipisahkan dengan persoalan besar lainnya: marginalisasi ekonomi, kemiskinan, pelanggaran HAM, infrastruktur dan pelayanan publik yang kurang memadai, korupsi, dan konflik bersenjata berkepanjangan.

Bertumpuk-tumpuk masalah itu tak bisa diselesaikan hanya dengan gelontoran uang dan bantuan. Tak cukup dengan seruan memperkuat sistem pangan lokal dan menghidupkan sistem lumbung pangan.

Saya kira perlu ada perombakan dari model ekonomi ekstraktivisme sekarang ini menjadi ekonomi yang lebih produktif dan memberdayakan masyarakat lokal.

Aspek penting lainnya adalah membuka ruang partisipasi dan representasi bagi rakyat Papua dari akar rumput, yang selama ini terabaikan dan terdengar suaranya dalam berbagai perumusan kebijakan politik di tingkat lokal.

Harus ada politik afirmasi untuk mengakomodasi representasi warga asli Papua dari 255 suku asli di Papua.

Ada kebutuhan mendesak untuk segera mengakhiri konflik dengan mengubah pendekatan yang militeristik menjadi dialog seluas-luasnya. Saatnya pemerintah pusat turun ke Papua untuk berdialog dan mendengar suara orang Papua, bukan lagi mengirim TNI-Polri.

Pertama sekali, perlu ada politik pengakuan (rekognisi) terhadap identitas, budaya, sejarah, dan martabat orang Papua. Tidak mungkin ada dialog yang positif untuk mengakhiri konflik tanpa didahului dengan politik rekognisi.

Terakhir, pembangunan Papua ke depan harus meletakkan pembangunan sumber daya manusia sebagai titik pijak untuk kemajuan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.