Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Ainun Najib Sebut Digitalisasi Pemerintahan Lewat SPBE Jadi Kunci Percepat Kemajuan Bangsa

Kompas.com - 07/11/2023, 09:02 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Digitalisasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sedang dijalankan Pemerintah Indonesia telah berada pada jalur yang benar untuk terus menciptakan pelayanan publik yang makin berkualitas.

Praktisi Teknologi Ainun Najib menyebut, apa yang sedang dilakukan Pemerintah Indonesia lewat SPBE akan berdampak besar pada kemajuan bangsa. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menjadi salah satu koordinator kebijakan SPBE nasional.

“SPBE itu kunci buat kemajuan Indonesia ke depannya. Apalagi kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 itu sudah wajib SPBE atau e-govt yang semakin terpadu,” ujar Data scientist kelahiran Gresik yang berkarir di Singapura ini usai diskusi SPBE di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jakarta Senin (6/11/2023).

Ainun mengatakan bahwa SPBE yang diwadahi sebuah GovTech ini sudah sesuai dan berada pada jalur yang tepat. Hal ini sebagaimana terjadi di banyak negara dengan digitalisasi terdepan yang sangat membutuhkan keberadaan GovTech.

“Sekarang kita jadi terbuka jalannya, jadi cerah sekali dengan adanya (Rancangan) Peraturan Presiden tentang GovTech ini. Teknologi digital ini kuncinya di talenta, dan talenta itu realitanya memang harus bisa kompetitif, atraktif bahkan dengan swasta. Dan dalam hal ini kita butuh GovTech,” katanya dalam siaran persnya, Selasa (7/11/2023),

Ainun menjelaskan, hal penting dalam pengembangan SPBE adalah harus user-centric atau platform yang berbasis pada kebutuhan warga. Pelayanan publik yang dijalankan oleh birokrasi harus memiliki sistem yang saling terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat.

“Kalau jadi user-centric diimplementasi oleh GovTech yang terpadu terpusat. Satu saja sistemnya tidak harus aplikasi, mungkin dengan open API dan standardisasi interoperabilitas antar-sistem lalu kemudian itu mengintegrasikan,” papar Ainun.

Praktisi Teknologi Ainun Najib (memakai kopiah) bersama jajarannya dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat berdiskusi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kantor Kemenpan-RB di Jakarta, Senin (6/11/2023).DOK. Kemenpan-RB Praktisi Teknologi Ainun Najib (memakai kopiah) bersama jajarannya dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat berdiskusi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kantor Kemenpan-RB di Jakarta, Senin (6/11/2023).

Sementara itu, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas yang memimpin langsung diskusi soal SPBE dengan para praktisi teknologi, menyebutkan, digitalisasi sebagai ‘jalan tol’ pelayanan publik. Digitalisasi akan mempercepat dan mengintegrasikan berbagai pelayanan.

“Masukkan dari teman-teman praktisi dan ahli digital semakin mendetailkan arah percepatan transformasi digital pelayanan publik,” ujar Anas.

Ainun Najib sendiri adalah diaspora Indonesia yang berkarir lama di Singapura. Ia pernah diundang khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk membicarakan soal digitalisasi dan teknologi. Ainun disebut sebagai salah satu talenta Indonesia yang sukses berkarir di luar negeri.

Dalam pertemuan itu turut hadir CEO Sevenpreneur Raymond Chin; COO Hukumonline Jan Ramos Pandia; President Director Elitery Kresna Adiprawira; Partner Antler Indonesia Agung Bezharie; CEO Feedloop Ahmad Rizqi Mediarso; dan Manajer Tony Blair Institute Pandu Kartika Putra.

Lalu hadir pula Staf Ahli Menteri Kesehatan RI Bidang Teknologi Kesehatan Setiaji; Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Izak Jenie; Project Director-Digital Transformation of Government Procurement Telkom Indonesia Rahmat Danu Andika; Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya; serta Direktur Operasi dan Teknologi, PMO Prakerja Hengki Sihombing. 

...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com